INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah mempercepat langkah implementasi Program E20 dengan mengajak perguruan tinggi di seluruh Indonesia terlibat aktif dalam pengembangan teknologi dan rantai pasok bioetanol nasional. 

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Bahlil, penerapan bahan bakar E20—campuran bensin dengan 20 persen bioetanol—diperkirakan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) bioetanol murni setiap tahun. Kebutuhan tersebut berasal dari konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

Untuk memenuhi pasokan dalam skala besar, perguruan tinggi didorong mengembangkan inovasi pengolahan bahan baku lokal seperti tebu, singkong, dan jagung agar mampu menopang kebutuhan industri bioetanol nasional.

"Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20. Negara yang akan menjadi offtaker (penjamin pasar) untuk membeli hasilnya, karena E20 kita membutuhkan 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bangun dengan pola plasma inti bersama rakyat. Jauh lebih jelas offtakernya negara daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," ujar Bahlil 

Melalui skema kemitraan antara perusahaan inti dan plasma rakyat, pemerintah berharap hasil riset yang lahir di lingkungan perguruan tinggi tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat diterapkan secara luas dalam industri energi nasional.

Selain mendukung pengembangan bioetanol, Bahlil juga mengajak kampus berpartisipasi dalam program transisi energi melalui pengembangan kompor listrik, kompor berbasis energi alternatif, hingga pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas rumah tangga (jargas).

Ia mengungkapkan, Kementerian ESDM telah menyiapkan anggaran sebesar Rp600 miliar pada 2027 untuk pengadaan kompor listrik dan membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi mitra penyedia.

"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar. Kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," kata Bahlil.

Pemerintah menilai implementasi Program E20 dan percepatan penggunaan kompor listrik menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menghemat devisa negara.