INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti isu tingginya harga gas industri yang dinilai berdampak besar terhadap dunia industri. Kemenperin menilai hal tersebut berpengaruh langsung terhadap daya saing industri.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief menegaskan bahwa pemerintah mendukung implementasi Instruksi Presiden (Inpres) terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar industri memperoleh pasokan yang stabil dengan harga yang kompetitif.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya saing sektor manufaktur nasional di tengah tantangan industri yang berkembang saat ini.

"Kami mendukung agar implementasi Inpres tentang HGBT, harga gas bumi tertentu bagi industri pengguna gas industri mendapatkan pasokan yang stabil dan harga sesuai dengan Inpres. Karena hal tersebut akan meningkatkan daya saing industri nasional," kata Febri Hendri di Jakarta (25/6).

Pernyataan itu muncul di tengah berkembangnya isu tingginya harga gas industri yang dinilai berpotensi menekan operasional industri dan memunculkan kekhawatiran terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRR RI Sufmi Dasco menyebut bhawa persoalan gas industri telah menjadi isu serius yang mempengaruhi berbagai sektor usaha. Bahkan dirinya telah berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait permasalahan tersebut.

Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55 ribu pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan harga gas industri mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya sekitar US$6 menjadi US$23 per MMBTU.

Menurutnya, dampak kenaikan tersebut mulai terasa di sektor industri keramik. Beberapa perusahaan disebut sudah mengalami tekanan berat.

“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya,” kata Andi.

Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan berharap solusi dapat segera ditemukan.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan, pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sepanjang Januari–Mei 2026 terus mengalami penurunan. Realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) tercatat hanya mencapai 47,5 persen, sehingga kebutuhan sisanya harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Kondisi tersebut menyebabkan industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar US$15–16 per MMBTU atau hampir dua kali lipat dari harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU.

“Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun,” ujar Edy.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan. Ia menyebut pelaku industri saat ini berada dalam situasi sulit karena ketidakpastian pasokan gas mengganggu aktivitas produksi.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” katanya.