INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Pemerintah optimistis mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hingga semester I-2026, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, melampaui sebagian besar negara anggota G20.

Kinerja tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang meningkat, permintaan rumah tangga yang tetap kuat, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut. Kombinasi faktor tersebut menjadi penyangga utama ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi pasar keuangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat dan resilien. Inflasi tercatat terkendali di level 3,08%, cadangan devisa mencapai US$144,9 miliar, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 11,51%.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Insights 2026 di Jakarta, Rabu (24/6).

Pertumbuhan ekonomi juga berlangsung relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sulawesi tumbuh 6,95%, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara mencapai 7,93%. Industri pengolahan masih menjadi mesin utama pertumbuhan di berbagai daerah, mencerminkan semakin luasnya dampak transformasi ekonomi nasional.

Menurut Menko Airlangga, program hilirisasi sumber daya alam yang terintegrasi dalam kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus mulai menunjukkan hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti gejolak pasar keuangan yang sempat terjadi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp18.171 per dolar AS dan IHSG terkoreksi ke level 5.594 akibat meningkatnya kebutuhan dolar serta sentimen negatif global.

Namun, langkah responsif yang ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait melalui kenaikan BI Rate menjadi 5,75%, intervensi pasar, serta penguatan kredibilitas fiskal berhasil menenangkan pasar. Rupiah kini kembali menguat ke kisaran Rp17.794 per dolar AS, sementara IHSG pulih ke level 6.177.

Kepercayaan investor global juga tercermin dari keputusan MSCI yang tetap menempatkan Indonesia dalam kategori Emerging Market pada MSCI 2026 Market Classification Review. Status tersebut memperkuat persepsi bahwa fundamental ekonomi Indonesia dan aksesibilitas pasar modal domestik masih terjaga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas usaha pada semester II-2026, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif konsumsi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan jaring pengaman sosial.

Dalam pilar pertama, pemerintah memberikan berbagai insentif mulai dari tarif PPh final royalti 1,5% bagi penulis nasional, diskon tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30%, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, hingga PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi pada periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat udara guna mendukung efisiensi industri.

Pada aspek ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan Program Magang Nasional Tahap II dengan anggaran Rp4,14 triliun yang ditujukan bagi 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi. Pemerintah juga menyediakan pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK serta program perlindungan bagi 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja dengan total anggaran Rp2,12 triliun.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli kelompok rentan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan dengan nilai program mencapai Rp17,54 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi selisih harga kedelai hingga Rp2.000 per kilogram untuk kuota 250 ribu ton guna menjaga stabilitas harga tahu dan tempe.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kredit program sebesar Rp315,18 triliun sepanjang 2026. Hingga Mei 2026, realisasinya telah mencapai Rp140,09 triliun dengan porsi terbesar disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain menjaga pertumbuhan domestik, pemerintah terus memperluas akses pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan strategis seperti IEU-CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), dan RCEP. Di saat yang sama, proses aksesi Indonesia ke OECD dan CPTPP terus berjalan.

Menko Airlangga menilai langkah tersebut akan membuka akses ke pasar yang mencakup lebih dari 70% perdagangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional.

Pemerintah juga mulai mempercepat pengembangan industri semikonduktor nasional melalui kerja sama dengan Amerika Serikat dan ARM dari Inggris. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan desain cip, perencanaan manufaktur, hingga program pelatihan tenaga ahli lokal.

“Pemerintah mendorong hilirisasi dalam industri semikonduktor supaya melengkapi target industri electric vehicle, battery storage system, dan juga pengembangan teknologi mobile phone dan juga internet of things (IoT) plus pengembangan data center, kemudian AI dan quantum computing,” tutur Menko Airlangga.

Ia menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian global yang semakin sulit diprediksi, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memperkuat mesin pertumbuhan baru melalui hilirisasi, transformasi digital, serta penguatan daya saing industri nasional.

“Semoga dengan apa yang direncanakan ini, kita bisa menjaga resiliensi perekonomian Indonesia, sambil mengembangkan sektor yang kira-kira bisa jadi pengungkit di tengah ketidakpastian dan unpredictability. Namun, kita juga harus menyadari bahwa dalam situasi krisis selalu ada opportunity yang bisa kita kembangkan,” pungkasnya.