INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan arah baru tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah akan memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebelum implementasi penuh dijalankan pada 1 September 2026.

Lewat skema ini, ekspor komoditas seperti batu bara, CPO, dan ferroalloy nantinya tidak lagi berjalan secara terfragmentasi. Danantara akan menjadi pusat pengurusan ekspor, mulai dari kontrak hingga transaksi perdagangan. Pemerintah menilai langkah ini diperlukan untuk menutup celah praktik under–invoicing dan under–accounting yang selama ini dianggap merugikan negara, sekaligus memperbesar daya tawar Indonesia dalam pembentukan harga komoditas global.

Di saat yang sama, pemerintah juga mulai memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor SDA. Revisi aturan DHE SDA kini mewajibkan eksportir menempatkan devisanya di bank-bank Himbara, lengkap dengan skema retensi, konversi rupiah, hingga insentif pajak penghasilan yang bisa ditekan sampai 0% tergantung tenor penempatan dana. Untuk eksportir non-migas, ketentuan penempatan devisa tetap bertahan di level 100% selama 12 bulan.

Agenda besar pemerintah ini datang bersamaan dengan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8–6,5% YoY, dengan target defisit fiskal lebih rendah di rentang 1,8–2,4% terhadap PDB. Target tersebut menunjukkan sinyal konsolidasi fiskal tetap dijaga, meski pemerintah masih agresif mendorong pertumbuhan.

Namun kejutan terbesar justru datang dari Bank Indonesia. Di luar ekspektasi pasar, bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Langkah ini lebih agresif dibanding konsensus yang sebelumnya memperkirakan kenaikan hanya 25 bps.

Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya tekanan global, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan volatilitas pasar keuangan internasional. Selain menaikkan suku bunga, BI juga memastikan akan memperbesar intervensi valas melalui pasar NDF offshore, spot, dan DNDF domestik.

Meski suku bunga dinaikkan cukup tajam, BI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,9–5,7% pada 2026. Artinya, bank sentral masih melihat konsumsi domestik dan belanja pemerintah cukup kuat menopang aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BI juga mulai memperluas relaksasi makroprudensial untuk menjaga likuiditas perbankan tetap longgar. Otoritas moneter akan memperluas instrumen surat berharga yang dapat dihitung dalam Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai Juli 2026, serta memberikan tambahan insentif likuiditas bagi bank yang memenuhi target intermediasi kredit.

Secara konsep, pembentukan badan pengelola ekspor memang menawarkan narasi besar: membersihkan tata niaga komoditas nasional, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi rupiah. Namun pasar masih menunggu satu hal penting: detail eksekusi.

Hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme alur barang, proses pembayaran antara eksportir dan pembeli, metode penentuan harga, hingga biaya verifikasi dalam sistem baru tersebut. Ketidakjelasan teknis inilah yang berpotensi membuat sektor komoditas tetap berada dalam tekanan jangka pendek sampai aturan pelaksana resmi diterbitkan.

Sementara itu, keputusan BI menaikkan suku bunga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa stabilitas rupiah kini menjadi prioritas utama. Dengan tekanan eksternal yang masih tinggi dan ketidakpastian global yang belum mereda, langkah agresif bank sentral dipandang sebagai bentuk antisipasi dini agar volatilitas nilai tukar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar bagi ekonomi domestik.