INDUSTRY.co.id, Jakarta– Peluncuran Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Lokal di Indonesia Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS) dan situs webnya diluncurkan hari ini di Jakarta.

Dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG), dengan dukungan dari Gates Foundation, RGSS adalah alat berbasis data yang dirancang untuk mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah. Kartu Skor ini menjawab pertanyaan "apa yang berhasil" dan "mengapa" untuk mendukung perencanaan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran yang lebih baik oleh pemerintah dan mitra mereka.

Selanjutnya, CGG bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), untuk mengadaptasi RGSS sesuai
konteks Indonesia. Aplikasi Indonesia ini memberikan pandangan komparatif dan kontekstual tentang
kinerja pemerintah daerah di 514 kota dan kabupaten di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi
struktural di mana masing-masing beroperasi.

Mendukung Diskusi Tata Kelola Regional yang Berbasis Informasi

Seminar peluncuran tersebut mempertemukan para pejabat senior dari kementerian nasional, pemimpin
dari pemerintah daerah, dan akademisi. Pidato utama disampaikan oleh perwakilan senior dari
KEMENDAGRI dan BAPPENAS, yang mencerminkan relevansi inisiatif tersebut terhadap agenda
pembangunan regional Indonesia.

Indonesia semakin menekankan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan hasil
pembangunan di seluruh negeri. Pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kota dan kabupaten,

bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran publik, dan hasil serta dampaknya memiliki
implikasi langsung terhadap penyampaian layanan, hasil sosial ekonomi, dan kepuasan warga.
RGSS dirancang untuk mendukung diskusi tentang peningkatan tata kelola pemerintahan lokal dengan
mengungkap wawasan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi dalam hasil dan dampak
pemerintahan lokal, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas
lingkungan.

Kerangka kerja ini disusun berdasarkan empat pilar. Tiga pilar pertama adalah 'Kemampuan' (kapasitas
dan kualitas kelembagaan), 'Masukan' (sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah), dan 'Kinerja' (hasil yang dirasakan warga). Pilar keempat, 'Lingkungan Dasar', mencakup kondisi struktural, seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam, yang sebagian besar berada di luar kendali langsung
pemerintah daerah.

Untuk mengatasi tantangan yang sudah dikenal luas dalam membandingkan pemerintah dengan titik
awal struktural yang sangat berbeda, RGSS menampilkan metodologi Perbandingan Rekan Dinamis
(Dynamic Peer Comparison/DPC). Alih-alih mengukur setiap pemerintah daerah terhadap satu tolok
ukur nasional dengan kelompok perbandingan tetap, DPC menerapkan penyesuaian berkelanjutan yang
diberi bobot berdasarkan kesamaan yang terintegrasi ke dalam setiap skor di seluruh Kartu Skor,
sehingga setiap pemerintah daerah dinilai terhadap rekan-rekan yang secara struktural serupa.

Hal ini secara langsung menjawab kekhawatiran umum di kalangan praktisi bahwa peringkat sederhana dapat
memperkuat keunggulan struktural dan merugikan pemerintah yang beroperasi di lingkungan yang lebih
menantang.

“RGSS bukanlah rapor; ini adalah alat diagnostik. Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin
nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata
kelola di berbagai konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh
pemerintahan daerah. 514 kota dan kabupaten di Indonesia menyediakan konteks negara pertama yang
penting untuk menerapkan RGSS, menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem
pemerintahan daerah yang besar dan beragam,” kata Bapak Wu Wei Neng, Chief Executive Officer dari
Chandler Governance Group.

RGSS untuk Indonesia Dibentuk Melalui Diskusi Mendalam dengan Para Pemangku Kepentingan Indonesia

RGSS untuk Indonesia dibentuk melalui proses pengembangan selama setahun yang melibatkan
kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, dan peneliti kebijakan di Indonesia, yang membantu
memastikan bahwa kerangka kerja tersebut mencerminkan konteks tata kelola lokal negara ini.
Selama proses ini, CGG dan LPEM FEB UI melakukan diskusi mendalam dengan Kementerian Dalam
Negeri (KEMENDAGRI), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI). Diskusi-diskusi ini
membantu memberikan informasi tentang kerangka kerja Scorecard, pemilihan indikator dan metrik,
serta pendekatan penyesuaian konteks.

“Memperkuat tata kelola daerah membutuhkan pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap
kebutuhan lokal. Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami
faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan
yang terinformasi di antara pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan hasil
pembangunan,” kata Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan
Kapasitas, KEMENDAGRI.

LPEM FEB UI, yang didirikan pada tahun 1953 dan merupakan salah satu lembaga penelitian kebijakan
terkemuka di Indonesia, berperan sebagai mitra akademis utama dalam perancangan dan validasi RGSS
yang disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kajian Bidang

Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan, LPEM FEB UI mengatakan, “RGSS menunjukkan
nilai dari penggabungan riset yang solid, konteks lokal, dan relevansi kebijakan praktis dalam
memperkuat tata kelola daerah. Melalui kolaborasi kami dengan CGG, kami bertujuan untuk
menciptakan versi RGSS yang kuat secara metodologis dan berlandaskan pada realitas dan keragaman
lanskap pemerintahan daerah di Indonesia. Kami berharap RGSS untuk Indonesia dapat menambah
diskusi berbasis bukti yang lebih luas tentang tata kelola, kebijakan publik, dan pembangunan daerah di
Indonesia.”

Situs Web RGSS Khusus untuk Indonesia

Peluncuran tersebut juga memperkenalkan situs web RGSS: https://regionalgovscorecard.org/yang
menyajikan kerangka kerja RGSS yang lebih luas dan aplikasi lokal pertamanya di Indonesia. Saat ini,
situs web ini menampilkan profil pemerintah daerah, peringkat, dan alat data interaktif yang mencakup
514 kota dan kabupaten di Indonesia. Pengguna dapat mencari, memfilter, dan membandingkan
pemerintah daerah secara berdampingan, serta mengunduh data untuk analisis lebih lanjut. Platform ini
juga mencakup dokumentasi metodologi, deskripsi dimensi, dan serangkaian artikel analitis yang
mengacu pada pengembangan Scorecard dan temuan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi
output dan hasil pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Melihat ke Depan

Sebagai negara pertama yang menerapkan RGSS, pengalaman Indonesia akan membantu memperkuat
relevansi kerangka kerja tersebut terhadap beragam konteks pemerintahan lokal dan mendukung
adaptasinya di masa mendatang di negara lain.

CGG akan terus bekerja sama dengan LPEM FEB UI untuk lebih menyempurnakan versi Indonesia
dari RGSS dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan nasional dan lokal. Pada saat yang
sama, CGG akan mengambil pelajaran dari penerapan di Indonesia untuk menyempurnakan kerangka
kerja, metodologi, dan platform RGSS untuk adaptasi di konteks negara lain.

Tentang Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS)

Regional Government Success Scorecard (RGSS) adalah alat berbasis data yang dikembangkan oleh Chandler
Governance Group (CGG), dengan dukungan dari Gates Foundation. Alat ini dirancang untuk mengidentifikasi
pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah, menjawab pertanyaan "apa yang berhasil" dan "mengapa" untuk mendukung perencanaan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran yang lebih baik oleh pemerintah dan mitra mereka.

RGSS dirancang agar dapat diskalakan dan disesuaikan dengan berbagai negara dan konteks pemerintahan lokal.
Indonesia adalah negara pertama di dunia untuk pilot RGSS. CGG bekerja sama dengan Lembaga Penelitian
Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), untuk
mengembangkan versi lokal RGSS untuk Indonesia.

RGSS untuk Indonesia memberikan pandangan komparatif dan kontekstual tentang kinerja pemerintah daerah di
514 kota dan kabupaten di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi struktural di mana masing-masing
beroperasi. Situs web RGSS yang menyertainya menyediakan akses ke profil pemerintah daerah Indonesia, materi
metodologi, deskripsi indikator, dan artikel penelitian dan wawasan yang dimaksudkan untuk mendukung
pemahaman yang lebih luas tentang hasil dan keluaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pelajari selengkapnya di https://regionalgovscorecard.org/

Chandler Governance Group (CGG) adalah organisasi internasional yang berfokus pada efektivitas sektor publik
dan pengembangan kemampuan. Kami bekerja sama dengan pemerintah nasional dan lokal untuk melatih dan
mengembangkan para pemimpin, memperkuat lembaga dan sistem publik, melakukan benchmarking kemampuan
pemerintah, dan berbagi praktik terbaik.