INDUSTRY.co.id - Jakarta, Di tengah dorongan mempercepat pembangunan daerah, Presiden Prabowo Subianto menginginkan perguruan tinggi tak lagi berdiri di menara gading. Kampus diminta hadir lebih dekat, menjadi bagian dari solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah—dari urusan sampah hingga penataan lingkungan.

Pesan itu disampaikan melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Presiden, menurut Brian, menanyakan sejauh mana arahan sebelumnya dijalankan—khususnya terkait mobilisasi kekuatan akademik untuk membantu daerah.

“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.

Gagasan besarnya sederhana namun ambisius: menjahit keahlian kampus dengan kebutuhan riil di lapangan. Bidang seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah disebut sebagai contoh konkret bagaimana ilmu pengetahuan dapat langsung diterapkan.

“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelas Brian.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Targetnya, terbentuk tim-tim ahli di setiap kampus yang bisa berfungsi layaknya mitra strategis—bahkan “asisten” bagi kepala daerah dalam memecahkan persoalan pembangunan.

“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya.

Inisiatif ini selaras dengan program “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang menekankan pentingnya relevansi antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat. Presiden pun menginginkan pendekatan yang lebih sistematis agar kontribusi kampus tidak sporadis, melainkan terstruktur dan merata.

“Bapak Presiden meminta lebih terstruktur lagi mungkin ya, supaya seluruh kampus bisa berperan,” tandasnya.

Dengan sinergi yang kian erat antara kampus dan pemerintah daerah, pemerintah menaruh harapan besar: persoalan klasik tak lagi berulang tanpa solusi, melainkan diselesaikan dengan pendekatan ilmiah—lebih cepat, lebih tepat, dan berkelanjutan. Ilmu pengetahuan pun diharapkan benar-benar menjadi penggerak utama pembangunan nasional.