INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sepucuk surat setebal lima halaman dari Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia kepada Presiden RI Prabowo Subianto mendadak menjadi perhatian publik. Di balik lembar-lembar dokumen tersebut tersimpan sederet catatan kritis mengenai iklim investasi nasional, mulai dari ketidakpastian regulasi, persoalan penegakan hukum, rumitnya birokrasi visa, hingga dugaan praktik pungutan liar yang dinilai menghambat dunia usaha.

Lebih dari sekadar daftar keluhan, surat itu dianggap sebagai cermin yang memantulkan berbagai persoalan struktural yang masih membayangi daya saing investasi Indonesia. Isu tersebut menjadi pokok bahasan dalam program Forum Dialog Bharata Online yang tayang perdana pada Senin (15/6) melalui kanal YouTube.

Mengusung tema “Membaca Surat Kamar Dagang Tiongkok kepada Presiden RI: Potensi dan Tantangan Kerja Sama Indonesia–Tiongkok”, forum yang diselenggarakan CGTN Indonesia bersama Bharata Production itu menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang. Para panelis sepakat bahwa surat tersebut layak dibaca sebagai masukan konstruktif sekaligus peringatan bahwa reformasi iklim investasi tidak bisa lagi ditunda.

Indonesia Tetap Menarik di Mata Investor

Di tengah berbagai kritik yang muncul, Indonesia dinilai masih memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Kombinasi pasar domestik yang besar dan agenda hilirisasi sumber daya alam menjadikan Indonesia tetap berada dalam radar investasi global, terutama bagi pelaku usaha Tiongkok yang tengah membangun rantai pasok baru untuk industri strategis seperti kendaraan listrik.

Menjawab pertanyaan pegiat media Mandarin Andy Qiu mengenai prospek investasi asing di Indonesia, jurnalis senior Bekti Nugroho menilai besarnya pasar nasional menjadi faktor utama yang sulit diabaikan investor.

“Indonesia memiliki pasar sekitar 280 juta penduduk. Itu bukan angka kecil. Bahkan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia tetap menjadi pasar terbesar sehingga secara ekonomi sangat menarik,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Padang Wicaksono, Pakar Ekonomi Makro sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah memberikan peluang besar bagi investor untuk meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

“Jika ingin menikmati manfaat sumber daya Indonesia, jangan hanya mengekspor bahan mentah. Bangun industri pengolahan di Indonesia sehingga seluruh proses penciptaan nilai dapat dilakukan di dalam negeri. Ini momentum yang sangat tepat,” katanya.

Ketika Ketidakpastian Menjadi Hambatan Utama

Meski peluang investasi masih terbuka lebar, para panelis menilai persoalan terbesar bukan terletak pada ketat atau longgarnya regulasi. Yang menjadi perhatian justru inkonsistensi dalam implementasi kebijakan.

Tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah perubahan prosedur yang kerap terjadi, menciptakan ketidakpastian yang sulit diprediksi pelaku usaha. Dalam dunia bisnis, kondisi seperti ini sering kali lebih mengkhawatirkan daripada risiko ekonomi itu sendiri.

Padang Wicaksono menegaskan bahwa investor pada dasarnya terbiasa menghadapi risiko selama risiko tersebut dapat dihitung dan dimitigasi.

“Risiko selalu ada dan itu bukan masalah. Karena ada manajemen risiko dan strategi mitigasi. Tetapi ketika yang muncul adalah ketidakpastian, situasinya menjadi jauh lebih sulit,” tegasnya.

Nada yang sama disampaikan Harryanto Aryodiguno, pakar hubungan internasional sekaligus Lektor Kepala Hubungan Internasional Universitas President.

“Investor sebenarnya tidak takut pada aturan yang ketat. Yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian dan inkonsistensi penerapan aturan tersebut,” ujarnya.

Bagi investor Tiongkok, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Dalam budaya bisnis Tiongkok, kepercayaan jangka panjang dan konsep guanxi atau jaringan relasi menjadi fondasi utama kerja sama. Karena itu, perubahan kebijakan yang mendadak tanpa komunikasi yang memadai dapat menggerus kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun.

Jureynolds, pakar linguistik dan Kepala Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Bina Nusantara, mengingatkan bahwa aspek komunikasi tidak boleh dipandang remeh.

“Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa memengaruhi hubungan kerja sama jangka panjang di masa depan,” katanya.

Investor Asing Juga Perlu Memahami Indonesia

Meski sebagian besar sorotan diarahkan kepada pemerintah, para panelis menilai investor Tiongkok juga perlu melakukan adaptasi yang lebih mendalam terhadap karakter masyarakat Indonesia.

Menurut Harryanto Aryodiguno, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh komunikasi di tingkat elite, tetapi juga oleh kemampuan memahami realitas sosial, budaya, dan keberagaman daerah di Indonesia.

“Investor perlu memahami bahwa Indonesia memiliki banyak aktivitas keagamaan dan karakteristik sosial yang berbeda-beda di setiap daerah. Walaupun berada dalam satu negara, pendekatan yang diperlukan bisa sangat beragam,” jelasnya.

Pemahaman terhadap konteks lokal dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

Reformasi Struktural Tidak Bisa Ditunda

Menanggapi berbagai catatan dalam surat tersebut, para panelis mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada tahap klarifikasi. Yang lebih penting adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola investasi nasional.

Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas birokrasi menjadi agenda yang dinilai mendesak untuk diwujudkan.

Bekti Nugroho menilai Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa proses reformasi birokrasi ditopang oleh figur-figur yang tepat di posisi strategis pemerintahan.

“Reformasi birokrasi harus didukung oleh penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dengan begitu proses pengambilan keputusan dan koordinasi bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Padang Wicaksono menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan agar tidak lagi muncul aturan yang saling bertentangan antara pusat dan daerah.

Dari sisi komunikasi, Jureynolds mengusulkan hadirnya mediator lintas budaya di kementerian maupun lembaga terkait untuk menjembatani perbedaan cara pandang antara investor asing dan birokrasi Indonesia.

“Mediator yang memahami komunikasi lintas budaya akan sangat membantu ketika muncul persoalan atau kesalahpahaman dalam proses investasi,” katanya.

Sebuah Pengingat untuk Berbenah

Pada akhirnya, surat Kamar Dagang Tiongkok bukan sekadar kumpulan keluhan dari investor asing. Dokumen tersebut merupakan pengingat bahwa daya tarik pasar dan kekayaan sumber daya saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan investasi global.

Konsistensi kebijakan, transparansi hukum, birokrasi yang efisien, serta kemampuan membangun kepercayaan jangka panjang akan menjadi faktor penentu bagi Indonesia dalam mempertahankan posisinya sebagai destinasi investasi utama di kawasan.

Jika dibaca secara jernih, surat itu bukan ancaman. Ia adalah alarm yang mengingatkan bahwa reformasi struktural harus bergerak lebih cepat agar Indonesia mampu mengubah potensi besar menjadi keunggulan nyata dalam rantai industri global.