INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik yang mulai menekan daya beli masyarakat, belanja perusahaan untuk jasa public relations (PR) dinilai tetap memiliki prospek tumbuh. Namun, pola pengeluaran korporasi untuk komunikasi kini bergeser ke arah yang lebih strategis, terukur, dan berbasis dampak bisnis.

Hal itu tergambar dalam studi terbaru yang diluncurkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia bersama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bertajuk Studi Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di Tahun 2026.

Studi tersebut hadir di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz dan mendorong lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu turut memicu tekanan inflasi di dalam negeri. Pada kuartal I/2026, inflasi Indonesia tercatat meningkat, dengan inflasi Maret mencapai 0,41% dan inflasi tahunan Januari sebesar 3,55%—tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia Sari Soegondo mengatakan situasi ekonomi yang bergejolak membuat perusahaan semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran komunikasi. Karena itu, industri PR perlu memahami kebutuhan klien secara lebih presisi.

“Di tengah dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, kami merasa perlu untuk membekali konsultan komunikasi dan PR dengan pemetaan kebutuhan komunikasi perusahaan agar dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan klien,” ujar Sari dalam peluncuran studi di Jakarta, Senin (28/4).

Menurut dia, pemetaan kebutuhan tersebut juga penting sebagai dasar bagi pelaku industri PR dalam menentukan strategi bisnis ke depan, sekaligus menjadi masukan bagi asosiasi dalam memperkuat daya saing anggotanya.

Survei yang mulai digarap sejak November 2025 itu melibatkan 24 perusahaan dari total 50 perusahaan undangan, yang tersebar di 19 sektor utama, mulai dari kesehatan, perbankan, manufaktur, energi, ritel, layanan publik, hingga sumber daya alam.

Hasil studi menunjukkan kesadaran pimpinan perusahaan terhadap pentingnya fungsi komunikasi belum sepenuhnya matang. Sebanyak 46% pimpinan organisasi tercatat masih ragu meningkatkan aktivitas komunikasi karena pertimbangan efisiensi biaya.

Di sisi lain, pola belanja komunikasi menunjukkan disparitas yang cukup lebar. Sekitar 29% responden mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar per tahun, sementara 29% lainnya hanya berada di kisaran Rp300 juta per tahun.

Temuan lainnya menunjukkan kebutuhan terbesar perusahaan terhadap jasa PR masih didominasi manajemen reputasi, yang dipilih hampir seluruh responden. Disusul layanan market intelligence sekitar 75%, integrated marketing communication sekitar 60%, dan dukungan advokasi sebesar 35%.

Ketua Tim Riset Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Natalia Widiasari menilai industri PR nasional kini tengah bergerak menuju peran yang lebih strategis, bukan sekadar fungsi pendukung pemasaran.

“Berdasarkan temuan kami, secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan PR di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju peran yang lebih strategis,” kata Natalia.

Ia menambahkan, perubahan lanskap komunikasi digital, banjir informasi, serta tuntutan pengukuran dampak menjadi tantangan baru yang memaksa industri beradaptasi lebih cepat.

Menariknya, preferensi klien terhadap konsultan lokal masih sangat dominan. Sekitar 88% responden menyatakan lebih memilih agensi PR domestik karena dinilai lebih memahami konteks sosial, budaya, dan dinamika bisnis Indonesia.

Dari sisi model kerja, pola kerja berbasis proyek (project-based) masih mendominasi dengan porsi 67%, sementara kontrak jangka pendek mencapai 25% dan kerja sama jangka panjang baru 8%.

Meski efisiensi menjadi perhatian utama, optimisme terhadap prospek industri PR tetap tinggi. Sebanyak 52% responden mengaku sangat optimistis terhadap pertumbuhan sektor PR dalam tiga hingga lima tahun ke depan, sementara 36% menyatakan optimistis.

Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan ekonomi, perusahaan tetap melihat komunikasi sebagai instrumen strategis untuk menjaga reputasi, mengelola krisis, dan mempertahankan kepercayaan publik—faktor yang semakin krusial dalam lanskap bisnis yang kian kompleks.