INDUSTRY.co.id - Jakarta – Dampak konflik geopolitik di Timur Tengah mulai merembet ke sektor strategis dalam negeri. Salah satu yang paling terdampak adalah industri petrokimia, seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku utama, yakni nafta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengingatkan bahwa gangguan pasokan nafta dapat memicu efek domino yang luas terhadap industri manufaktur nasional hingga pertumbuhan ekonomi.

“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti akan terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Esther, Kamis (26/3).

Sebagai sektor hulu, industri petrokimia memiliki peran vital dalam memasok bahan baku bagi berbagai industri turunan, mulai dari plastik, tekstil, hingga otomotif. Gangguan di sektor ini otomatis akan menekan aktivitas produksi manufaktur secara keseluruhan.

“Jika pasokan terganggu, maka industri manufaktur akan mengalami perlambatan dari sisi produksi,” kata dia.

Penurunan output tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi nasional, terutama kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ketika output menurun, kontribusi terhadap PDB juga berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi berpotensi tertekan,” tegas Esther.

Esther mengungkapkan, sekitar 70 persen pasokan nafta Indonesia masih bergantung pada kawasan Timur Tengah. Tingginya ketergantungan ini dinilai menjadi kerentanan struktural, terutama di tengah konflik yang berpotensi berkepanjangan.

“Dengan ketergantungan yang tinggi, setiap gangguan suplai akan sangat terasa dampaknya,” ujarnya.

Di sisi lain, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah bergerak cepat mengamankan pasokan melalui jalur diplomasi. Indonesia pun dinilai perlu mengambil langkah serupa.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan negosiasi, apalagi hubungan Indonesia dengan negara Timur Tengah cukup baik,” tambahnya.

Tak hanya dari sisi pasokan, tekanan juga datang dari potensi kenaikan harga akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Kondisi ini berisiko meningkatkan biaya produksi industri.

“Jika suplai menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Kenaikan biaya produksi ini sulit dihindari,” jelas Esther.

Upaya substitusi bahan baku nafta pun tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, mengingat kompleksitas dan spesifikasi yang dibutuhkan industri petrokimia.

“Tidak mudah mencari pengganti dengan spesifikasi yang sama seperti pasokan dari Timur Tengah,” katanya.

Beban APBN Ikut Tertekan

Dampak konflik global juga dirasakan pada sektor fiskal. Lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh USD100 per barel, jauh di atas asumsi APBN sekitar USD70, menciptakan tekanan tambahan bagi anggaran negara.

“Setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah sekitar Rp6,8 triliun pada APBN,” ungkap Esther.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperbesar beban fiskal.

“Depresiasi Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah beban sekitar Rp0,8 triliun pada APBN,” tambahnya.

Kondisi ini berisiko memicu inflasi, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi energi yang berujung pada kenaikan harga BBM.

Untuk meredam dampak lebih luas, Esther mendorong pemerintah memberikan insentif kepada sektor industri strategis, khususnya petrokimia, agar tetap beroperasi di tengah tekanan global.

“Insentif diperlukan agar industri tetap berjalan. Jika terjadi perlambatan atau penutupan, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu kawasan. Diversifikasi dan penguatan produksi domestik menjadi kunci,” ujarnya.

Menurut Esther, kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa ketahanan energi dan industri harus diperkuat untuk menghadapi dinamika global ke depan.

“Pelajaran utamanya adalah kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar. Penguatan kemandirian menjadi kunci,” pungkasnya.