Promosi Gencar, Tata Kelola Tertinggal: Catatan Pelaku Hotel soal Pariwisata
INDUSTRY.co.id - Jakarta, Di tengah klaim pertumbuhan pariwisata nasional, kinerja industri di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan. Sebagian hotel mencatat pertumbuhan, sementara yang lain masih tertekan oleh tingginya biaya operasional.
Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola pariwisata yang belum terintegrasi. Pertumbuhan pariwisata, menurut dia, kerap dinilai semata dari capaian angka tanpa penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh.
“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” kata Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel, Selasa (3/2).
Perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha tersebut, lanjut Andhy, menunjukkan dampak pertumbuhan yang belum merata. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung bisnis pariwisata.
Dalam aspek promosi, Andhy menilai keikutsertaan Indonesia dalam pameran pariwisata internasional sudah positif, namun belum dibarengi target dan indikator kinerja yang terukur.
“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” ujarnya.
Tanpa ukuran kinerja yang spesifik, menurut dia, sulit menilai dampak langsung promosi terhadap industri, termasuk tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha.
Andhy juga menyoroti persoalan tata kelola di tingkat daerah, terutama lemahnya pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek. Ketimpangan regulasi tersebut dinilai menciptakan persaingan tidak setara dengan industri perhotelan, baik dari sisi perizinan, pajak, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata.
Ia menilai pemerintah daerah masih cenderung permisif dalam pengawasan, termasuk pendataan dan penegakan aturan terhadap akomodasi non-hotel. Ketiadaan basis data yang solid dan lemahnya pengawasan membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.
Kondisi ini, menurut Andhy, berpotensi menggerus kesehatan industri perhotelan dan membuat pertumbuhan pariwisata hanya menguntungkan segmen tertentu. Ia menegaskan penguatan tata kelola mulai dari promosi, perizinan, hingga pengawasan menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada angka, tetapi berdampak nyata bagi keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional.