INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghimbau pemerintah memperpanjang program restrukturisasi kredit untuk sektor industri yang terdampak dari pelemahan pasar ekspor, tingginya inflasi hingga pelemahan mata uang di Eropa terhadap dolar Amerika Serikat.

"Kita lihat yang paling terdampak saat ini ada beberapa sektor yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan diikuti industri alas kaki yang ordernya menurun drastis," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/11).

Dijelaskan Bobby, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir terjadi penurunan di pasar ekspor garmen hingga mencapai 30%. 

"Jadi, penurunan pasar ekspor industri TPT sudah mencapai 30%, dan pengusaha sudah banyak yang tidak kuat mulai dari mengurangi jam kerja, lalu merumahkan karyawan. Kalau ini terus berlanjut akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Prediksi kita di 2023 akan lebih berat," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Bobby, program restrukturisasi kredit perlu diperpanjang hingga Maret 2024.

"Berkaca dari krisis akibat pandemi Covid-19 dua tahun kemarin itu banyak sektor terkena dampak, akan tetapi pemerintah gerak cepat dengan mengeluarkan program restrukturisasi kredit yang terbukti tidak banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan tidak ada PHK massal besar-besaran. Intinya, kalau itu bisa diperpanjang satu tahun lagi bisa sangat meringankan," ucap Bobby.

Meski demikian, dirinya melihat krisis global akibat tingginya inflasi disertai naiknya suku bunga global termasuk suku bunga Bank Indonesia sebesar 4,75% dan The Fed yang berkisar di angka 4% berbeda dengan krisis pandemi Covid-19.

"Dampaknya ekonomi pasti melambat karena likuiditas terserap ke perbankan khususnya ke bank sentral. Oleh karena itu, kami menghimbau pemerintah untuk dapat memperpanjang restrukturisasi kredit ini satu tahun lagi sampai 2024. Karena kalau tidak begitu, nanti beban sudah berat, pasar menurun, harus menanggung beban karyawan, dan tang lebih menakutkan lagi nanti takutnya akan banyak perusahaan yang tutup," terangnya.

Selain itu, Bobby juga berharap pemerintah menjaga dan memperkuat pasar dalam negeri agar tetap berjalan, salah satunya dengan program belanja produk lokal hingga substitusi impor.

"Program belanja produk lokal melalui APBN dan APBD sebesar 40% itu kan angkanya mencapai lebih dari Rp400 triliun. Ini kan sudah bagus," terang Bobby.

Akan tetapi, lanjutnya, sektor-sektor tertentu seperti properti, otomotif akan lebih banyak menahan. 

"Kalau suku bunga naik, orang mau beli mobil dan properti juga kan harus mikir kembali. Nah, jadi mesti ada balancing yang pas dari pemerintah dan ini mesti hati-hati bahwa ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai Indonesia ekonominya masuk ke situasi slow down yang begitu cepat," tutup Bobby.