INDUSTRY.co.id - Jakarta — Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di tanah air. Namun jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi masih minim jumlahnya. Untuk itu, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menginisiasi pembentukan asosiasi profesi di bidang konstruksi bernama Perkumpulan Pakar Utama Bangunan Nusantara atau yang disingkat PU-BANGUN. 

“Kami sebagai asosiasi badan usaha diamanatkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono untuk ikut membina dan mendidik tenaga kerja konstruksi. Dengan menginisiasi asosiasi profesi ini kami harapkan AKI ikut berperan dalam pengembangan SDM di Indonesia, khususnya bidang konstruksi,” kata Djoko Sarwono, Ketua Umum AKI yang dikutip INDUSTRY.co.id, Rabu (2/11/2022).

PU-BANGUN telah menyelenggarakan Rapat Anggota pertamanya pada tanggal 2 November 2022 di Best Western Premier The Hive Hotel Jakarta. Rapat Anggota I tersebut mengukuhkan pengurus, yakni Ketua Umum Mursyid, Sekretaris Jenderal M. Fauzan, Bendahara Umum, A. Suko Widigdo, dan Ketua Pengawas DPUPRjoko Sarwono. 

Ditemui seusai dikukuhkan sebagai Ketua Umum PU-BANGUN, Mursyid mengatakan bahwa PU-BANGUN tidak sekadar asosiasi profesi, namun betul-betul diharapkan bisa menjadi wadah bagi anggota untuk pendidikan, pelatihan, pembekalan, penelitian serta pengembangan diri. 

“PU-BANGUN juga ikut mendukung program pemerintah untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi,” kata Mursyid. 

Sekertaris Jenderal PU-BANGUN, M. Fauzan menambahkan, PU-BANGUN tidak bisa secara langsung mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Untuk itu, dirinya mengatakan bahwa PU-BANGUN bakal menggandeng Lembaga Sertifikasi yang sudah ada. “Sementara kami akan Kerjasama dengan LSP yang sudah ada.” ucapnya.

Adapun keanggotaan PU-BANGUN tidak hanya karyawan anggota AKI saja. Namun PU-BANGUN akan merangkul semua tenaga kerja konstruksi. “Kami merangkul semua tenaga kerja konstruksi tanpa membedakan asosiasi badan usahanya,” tambah Bendahara Umum PU-BANGUN, A. Suko Widigdo.

Penguatan SDM bidang konstruksi sejalan dengan prioritas pemerintah. Tahun ini, anggaran infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp.363,8 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp.392 triliun di 2023. 

Bahkan sejak 2016 hingga Juni 2022, pemerintah sudah menyelesaikan 135 proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp.858 triliun. Jumlah itu bagian dari 208 proyek dan 10 program PSN yang tengah dikerjakan dan diharapkan selesai di 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp.5,739,7 triliun. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, dari 208 PSN tersebut mampu menyerap sekitar 11 juta orang tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kualitas proyek yang dikerjakan tentu saja tak lepas dari kualitas SDM. Hingga pertengahan 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi mencapai 25.963 orang. 

Tahun ini Kementerian PUPR menargetkan 46.790 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) mendapat pelatihan dan sertifikat pada 2022, yang terdiri dari 17.800 orang TKK reguler dan 28.990 orang TKK vokasi. 

Adapun tantangan dalam layanan sertifikasi adalah masih banyak LSP yang menunggu proses lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).