INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia, pemerintah menyoroti dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh sektor energi yang relevan dalam keseharian masyarakat. 

Peralihan menuju energi bersih diharapkan menjadi titik tolak bagi semua pihak negara G20 dalam mengatasi ancaman serius isu tersebut sebagai kesepakatan bersama (global deal) yang perlu segera ditangani.

"Sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim paling dominan yang menyumbang hampir 90 persen dari emisi CO2 secara global," kata juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (13/5/2022) kemarin.

"Studi terbaru bahkan menyebutkan suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat celsius selama lima tahun ke depan. Aktivitas manusia juga telah berdampak luas pada kerusakan atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer, sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan alam permanen di muka bumi," ungkap Maudy.

Fakta terbaru yang diungkap oleh World Health Organization (WHO) menyatakan perubahan iklim memang ancaman terbesar kesehatan global di abad 21. 

"Munculnya banyak penyakit baru sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dampak nyata ancaman perubahan iklim ini," jelas Maudy.

Guna mendorong hal tersebut, pemerintah mengupayakan 3 (tiga) isu transisi energi yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, energy accessibility atau ekses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan.

Tujuannya, untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. 

"Hal ini juga mendorong pencapaian target sustainable development nomor 7 yang batas waktunya hingga 2030," tambah Maudy.

Kedua, smart and clean energy technology, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi, maupun pengembangan energi terbarukan.

Ketiga, advancing energy financing, yaitu pembiayaan untuk mendukung dua poin sebelumnya. Maudy mengatakan, skema dan mekanisme pembiayaan perlu dikembangkan dan mengurangi berbagai hambatan dengan menggalang kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun filantropi dengan model bisnis atau public-private partnership yang inovatif.