INDUSTRY.co.id - Kondisi kelangkaan minyak goreng ini sudah pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Menteri Perdagangan sudah menjalankan operasi pasar dari Sabang sampai Merauke dan pastinya sudah menemukan titik permasalahannya dan sudah bekerja on-track. Presiden juga sudah menggerakkan Badan Pangan Nasional dan dikepalai oleh seorang ahli di bidang distribusi dan strategi.

Rasanya saat ini yang diperlukan adalah koordinasi lintas Kementerian dan Presiden harus turun tangan. Sebagai Ketua Sinergi Korporasi dan BUMN BPP HIPMI di era Ketua Umum Bahlil Lahadalia, saya melihat Presiden bisa memberlakukan kebijakan larangan ekspor sawit dan turunannya sampai kondisi kelangkaan minyak goreng ini selesai. TNI dan Polri perlu dilibatkan mengawal distribusi dari produsen besar sampai ke pasar. Seperti halnya pemerintah mengawal vaksin sampai seluruh pelosok negeri.

Pedagang pasar mengeluh pasokan, produsen mengeluh kerugian, masyarakat mengeluh kelangkaan, tentu ini artinya ada yang harus di benahi. Sebagai Ketua Saudagar Muda Minangkabau yang juga menaungi banyak pedagang menengah maupun kecil, saya khawatir bahwa jika dibiarkan berlarut-larut ini akan issue nasional, masyarakat menunggu Presiden untuk melakukan langkah lebih konkrit.

Kementerian dan Kepala Badan tidak punya kuasa untuk melarang ekspor layaknya komoditi tambang. Devisa pasti akan berkurang tapi saya rasa ini kebijakan yang masih bisa buka tutup, alangkah malunya kita sebagai negara kaya penghasil sawit terbesar di dunia tapi mengalami kelangkaan minyak goreng.

Cara lain adalah untuk membiarkan mekanisme harga mengikuti harga pasar dan pemerintah bisa buat skema baru untuk masyarakat kecil dan menengah.

Pemain online pun sekarang tidak bisa berjualan di online, saya rasa ini perlu dikembalikan izinnya untuk berjualan, mengingat hukum pasar; supply berlimpah harga dan demand turun, artinya yang perlu dikawal adalah supply, dan bukan terfokus pada kebocoran, penimbunan, atau penyelundupan luar negeri.

Justru seharusnya pemain online ini diberikan subsidi baik oleh pemerintah maupun marketplace agar harga bisa mendekati stabil. Keadaan saat ini adalah kelangkaan di pasar offline maupun online.

Sebagai Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi Digital, Pengembangan Kewirausahaan, dan Pemberdayaan UMKM Kadin Indonesia saya mengamati bahwa beberapa produsen besar lebih memilih tutup pabrik dikarenakan harga HET yang rendah, ini yang saya harapkan dapat dengan tegas diminta oleh Presiden untuk tetap berproduksi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Pada saat yang sama Pemerintah dapat mencari formulasi angka yg tepat baik dari sisi harga, distribusi dan lainnya.

Lebih gawatnya lagi, ternyata urusan minyak sawit ini tidak berhenti di harga minyak goreng yang merangkak naik, perhatikan produk turunan dari CPO lainnya yang juga sudah naik tanpa masyarakat sadari (sabun, detergent, shampoo dan lainnya). Kalau kita ingat, Presiden dalam kampanyenya juga pernah menyatakan akan mengeluarkan kartu sembako, saya rasa ini momen

tepat, sehingga minyak goreng yang juga bagian dari sembilan bahan pokok (sembako) bisan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan tentunya tepat sasaran.

Maryarakat tentunya menunggu bentu konkrit dari mekanismenya, karena lazimnya di bulan Ramadhan harga-harga akan merangkak lebih tinggi. Kalau vaksin bisa merata dalam hitungan minggu se-Indonesia, karena kita semua mengawal vaksin tersebut, saya yakin isu minyak goreng ini akan selesai dalam hitungan hari, karena kami yakin Presiden tidak akan tinggal diammelihat kelangkaan ini.

Oleh Iqbal Farabi: Pengusaha Nasional