INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta biro umroh yang sedang bermasalah dalam memberangkatkan calon jamaah menghentikan promosi tarif murah sampai calon jamaah yang belum berangkat diberangkatkan.

"Seharusnya Kementerian Agama sebagai regulator juga menghentikan promosi dari biro umroh yang terbukti ingkar janji pada calon jamaahnya itu," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Tulus menduga tarif murah atau promo yang ditawarkan biro umroh bermasalah itu untuk mengeruk dana dari masyarakat dan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang belum diberangkatkan sebelumnya.

"Biro umroh menggunakan sistem 'gali lubang tutup lubang'. Masyarakat yang saat ini mendaftar berisiko mengalami nasib serupa di kemudian hari," katanya.

Tulus mengatakan YLKI sudah mengadukan permasalahan tersebut ke Kementerian Agama. Namun, sudah dua minggu sejak pengaduan itu, Kementerian Agama belum menanggapi.

Karena itu, bila satu minggu kemudian pengaduan tersebut belum ditanggapi, maka YLKI akan mengadukan Kementerian Agama ke Ombudsman Republik Indonesia.

"Pejabat publik atau instansi pemerintah yang tidak menanggapi pengaduan atau tidak menjawab surat dari masyarakat bisa dikategorikan melakukan malapraktik birokrasi," katanya.

Hingga Selasa (6/6) YLKI menerima 6.778 pengaduan tentang biro umroh bermasalah. Yang paling banyak diadukan adalah First Travel yang mencapai 3.825 pengaduan. Selain First Travel, masih ada lima biro umroh lain yang diadukan ke YLKI.