INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penarikan pajak orang kaya untuk membantu orang miskin.

Menurutnya, hal ini merupakan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat dengan pendapatan lebih besar akan membayar pajak dengan tarif lebih tinggi.

“Kami mengumpulkan pajak dari orang kaya dan menggunakannya untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan dukungan bagi orang miskin dan rentan. Inilah sebenarnya desain atau gagasan keadilan dalam nilai Islam, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Menkeu menjelaskan, pemerintah memberikan perlindungan sosial melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ia menjelaskan, program ini bertujuan agar masyarakat miskin dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19.

“Dalam situasi Covid, kebijakan fiskal memberikan dukungan luar biasa bagi masyarakat miskin dan rentan. Bahkan selama situasi non-Covid, pemerintah juga menggunakan fiskal tools dengan mengalokasikan anggaran yang sangat progresif, terutama untuk yang paling miskin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pemerintah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, bantuan kuota internet, hingga bantuan subsidi upah bagi pekerja.

“Berbagai bantuan ini sebagai salah satu cerminan dan implementasi yang sangat jelas dari apa yang disebut sebagai prinsip keadilan, prinsip kesetaraan yang menggunakan sumber daya pemerintah agar kita dapat memberikan dukungan untuk masyarakat yang paling rentan dan miskin,” katanya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Sri Mulyani meyakini Indonesia mampu terus menahan dampak Covid-19 pada tahun ini dan diharapkan dapat melanjutkan pemulihan pada tahun depan.