INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kabar puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih menderita kerugian sangat disayangkan. Pasalnya kondisi ekonomi makro Indonesia justru sedang mulai menggeliat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 berada di angka 5,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2016 yang sebesar 4,94 persen.

Tak hanya itu, untuk skala global terlihat mulai ada pertumbuhan seperti Tiongkok yang ekonominya tumbuh 6,9 persen dari sebelumnya 6,7 persen, perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) menguat 1,9 persen dari sebelumya 1,8 persen, dan perdagangan dengan Singapura menguat 2,5 persen dari sebelumnya 1,9 persen.
Kondisi tadi berdampak pada kenaikan harga komoditas di kuartal I 2017, baik sektor energi maupun pertanian & perkebunan.

Walau begitu, kondisi internal BUMN berbeda-beda. Tidak semunya kondusif baik dari sisi pengelolaan, persaingan bisnis maupun dampak dari kebijakan pemerintah sendiri yang membuat bisnis BUMN belum bisa berputar normal. Tapi kembali lagi publik umumnya hanya melihat angka hasil akhirnya, dimana perusahaan yang beroerinetasi profit mestinya membukukan rapor biru. Apapun masalahnya!

Capaian kinerja BUMN sepanjang kuartal I 2017 tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro dalam acara Media Gathering di Wikasatrian, Desa Pasir Angin, Bogor akhir April 2017 lalu. Menurutnya dari 118 perusahaan yang sahamnya dikuasai pemerintah, terdapat 26 perusahaan yang menelan kerugian di periode tersebut. Nilai kerugiannya cukup mencengangkan, mencapai Rp 3,4 triliun.

Bila membandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, jumlah BUMN yang rugi memang menurun tipis dari 27 BUMN menjadi 26 BUMN, tapi dari sisi nilai kerugiannya justru membengkak dari Rp 3,2 triliun menjadi Rp 3,4 triliun.

Dari total kerugian tersebut Perum Bulog memberi kontribusi kerugian paling besar, mencapai Rp 903 miliar. Imam beralasan, besarnya kerugian Bulog semata disebabkan siklus bisnis dimana pada triwulan pertama perusahaan penyalur beras tersebut tidak bisa menunaikan tugasnya lantaran pemerintah belum mengelurkan Surat Keputusan penyaluran beras pra sejahtera (rastra).

SK dari Menteri Sosial mengenai penerima program rastra belum ada sehingga barang Bolog belum bisa tersalur, akibatnya berdampak pada kinerja keuangan, ujarnya.

Setiap bulan, Bulog memang mendapatkan perintah penyaluran rastra sebesar 250 ribu ton beras. Dengan demikian beras yang belum disalurkan Bulog selama tiga bulan awal 2017 mencapai 750 ribu ton.

"Jika ditotal kan ada 750 ribu ton yang belum disalurkan, nah jika itu disalurkan, Bulog sebenarnya dapat pendapatan itu sekitar Rp 1 triliun, jadi untung sebenarnya," imbuh Deputi Bidang Usaha Industri Argo‎ dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro.

Selain Bulog, jajaran BUMN yang menderita rugi adalah PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara (Insan), PT Merpati Nusantara Airlines, hingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). "Rata-rata memang retail yang masih rugi, ujar Imam.

Melihat kondisi jajaran BUMN yang merugi tersebut, Kementerian BUMN optimistis mampu memperbaikinya sehingga dapat membukukan untung dimasa datang. Kondisinya berbeda dengan PT Merpati Airline yang memang sudah tidak beroperasi, untuk BUMN lain Imam yakin di akhir tahun semuanya akan membukukan keuntungan.

"Tahun ini kita targetkan Merpati saja (yang masih rugi) karena memang sudah tidak ada aktivitas," urai Imam.

Nah agar ambisi membalikan kondisi tercapai Imam mengatakan Kementerian BUMN agak terus mendorong dilakukannya sinergi BUMN. Strategi ini juga pernah diuangkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sinergi dimaksud Rini yaitu sinergi untuk investasi, pengadaan barang hingga operasional.

"Banyak hal yang sebetulnya secara sinergi bisa kami lakukan bersama. Contohnya tahun ini kami menargetkan ATM (anjungan tunai mandiri) bersama akan betul-betul efektif untuk seluruh perbankan. Itu akan menekan biaya yang cukup besar dan banyak. Di pelabuhan, sistem IT (informasi & teknologi) juga akan kami satukan," ujarnya.

Tidak kalah penting, untuk menekan kerugian pada awal tahun, BUMN akan berjuang melakukan efisiensi dan berupaya mengambil manfaat maksimal dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).

Menanggapi puluhan BUMN yang merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto‎ mengatakan, kerugian yang dialami oleh BUMN umumnya disebabkan buruknya manajemen pengelolaan BUMN-BUMN tersebut.

"Harus dibedah satu demi satu. Inikan baru kuartal I, yang jelas soal ini saya berbeda sudut pandang dalam melihat kerugian BUMN tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, awal Mei lalu.

Selain itu, lanjut Darmadi, kerugian yang dialami BUMN bisa disebabkan oleh ada yang karena praktik korupsi oleh direksi, ada yang karena penugasan pemerintah, ada yang karena faktor eksternal atau risiko bisnis, dan ada yang karena faktor tekanan global serta faktor faktor lain.

"Intinya kami harus memanggil BUMN-BUMN tersebut untuk diklarifikasi dulu penyebabnya. Baru bisa tahu penyebabnya. Nah tugas DPR memanggil mereka untuk diklarifikasi, dicari akar permasalahan kemudian baru DPR ikut serta memberikan saran perbaikan," tulisnya.

Selain itu Darmadi berharap pemerintah bisa bersikap tegas terhadap jajaran direksi BUMN yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan jika dinilai tidak mampu, pemerintah diminta tak segan untuk ‎mengganti direksi tersebut.

"Kalau dinilai tidak mampu kan tinggal diganti oleh menteri lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menteri harus tegas dan berani mengganti jika direksi tidak mampu. Menteri jangan tidak enak hati," tandasnya.