INDUSTRY.co.id - Jakarta - Tingkat ancaman bencana alam di Indonesia yang cukup tinggi turut berdampak pada iklim kegiatan usaha. Para pelaku usaha diharapkan mampu beradaptasi dan cepat tanggap terhadap risiko bencana dalam penerapan bisnisnya. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan dengan skala dan frekuensi bencana yang cenderung meningkat, menimbulkan dampak dan kerusakan yang lebih besar terhadap harta benda, prasarana, lingkungan, hilangnya nyawa dan struktur sosial, tingkat pengungsian internal dan dampak lain.

Kerugian dan dampak tersebut juga diakibatkan belum dilakukannya penanggulangan bencana oleh berbagai faktor kunci penanggulangan bencana secara optimal. 

"Kami memandang kecepatan dan skala adaptasi dalam Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengelola peningkatan risiko seperti mengintegrasikan ketahanan iklim dalam perencanaan kota, mempromosikan pertanian yang cerdas-iklim, serta menciptakan kerangka mitigasi bencana yang kuat," kata Arsjad dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin (25/10/2021).

Selain berdampak pada kegiatan usaha, risiko bencana juga dapat membuat sistem sosial ekonomi menjadi rentan. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama agar penanggulangan bencana bisa dilakukan dengan seefisien mungkin. 

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Carmelita Hartoto menambahkan, Kadin siap bergandengan tangan dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, setiap perusahaan diharapkan dapat membekali SDM dengan kemampuan tanggap bencana, demikian pula dukungan aspek teknologi dan informasi dalam mitigasi bencana. 

"Perusahaan yang bergerak di IT bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk menggunakan teknologi dalam penanggulangan bencana. Semua rancangan dan pola kerjanya bisa dikolaborasikan, sehingga saat bencana tiba pelaku usaha sudah tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan apa yang dilakukan pemerintah bersama unsur masyarakat lainnya," terang Carmelita. 

Dia pun mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memiliki InaRisk, yakni aplikasi khusus untuk penanggulangan bencana. Menurut dia, dalam pengembangannya, BNPB dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan IT dan sektor lainnya yang terkait. 

Kadin Indonesia periode 2021-2026 telah membentuk dan memberikan amanat penanggulangan bencana kepada Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana.

Bidang baru di Kadin ini akan diperkuat secara kapasitas untuk internal dan anggota serta menjangkau komunitas bisnis yang luas. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun kebersamaan melalui kemitraan antar lembaga kemanusiaan nasional dan internasional. 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Suryani Motik menyebut, ke depan akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian sosial. Menurutnya, selama ini pemahaman dunia usaha terhadap resiko bencana masih minim 

"Pengusaha baru tanggap dan fokus di tahap keadaan darurat dan pasca bencana, sementara pasca bencana menjadi hal baru bagi dunia usaha. Padahal, ini penting untuk meminimalisir resiko bencana terhadap kegiatan usaha," tandasnya