INDUSTRY.co.id, Jakarta-Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan REI siap mendukung proyek IKN baru. Seperti yang dikutip industry.co.id,  para investor asing saat ini tertarik dan tengah melibat perkembangan progress pembangunan Ibu Kota Baru. Pasalnya, selama 30 tahun tidak ada negara yang memiliki proyek pemindahan Ibu Kota.

"Kami siap menjadi pionir bersama dengan pemerintah membangun proyek Ibu Kota baru ini. REI siap menjadi motor pioneer di proyek phenomenal ini sekaligus sebagai icebreaker. Kalau REI ikut dan terlibat langsung dengan pemerintah pasti banyak investor asing yang ikut karena mereka percaya, kami ikut," ujarnya, seperti dikutip  Jumat (1/10/2021).

Untuk diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membentuk kelompok kerja (pokja) guna merealisasikan program pembangunan IKN ini. Dalam IKN, nantinya ada 2 jenis pengembangan hunian baik secada APBN dan KPBU. Terkait secara KPBU, REI terbuka untuk mengikuti tender tersebut.

Selain membangun perumahan untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri, nantinya di IKN ini juga akan dikembangkan perumahan untuk masyarakat umu.

"Kami siap untuk menjadi motor penggerak IKN baru ini. Sebagain anggota REI sendiri sudah membangun 35 kota baru di wilayah Jabodetabek jadi kami siap membangun IKN," kata Rusmin.

Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukan terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum. Secara keseluruhan akan ada 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN.

 Jumlah itu untuk menampung masyarakat yang akan tinggal. Dengan target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045. "Dari target populasi yang ada, dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," ucapnya.
Sementara iitu, pemerintah akan membangun sebanyak 100.000 rumah di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan akan dimulai tahun depan.

Hal tersebut terungkap dari dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/10/2021).

Menurut dokumen itu, dalam konstruksi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN selain rumah, juga akan dibangun gedung dan kantor pusat pemerintahan.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, sebanyak 100.000 rumah akan dibangun di KIPP. Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045.

Dari jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya yakni 70% untuk ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya untuk masyarakat umum. Dengan perincian, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri dan 9.327-27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.

Adapun rencananya pemerintah akan membangun perumahan dengan berbagai jenis tipe, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal (rumah susun/rusun), dan hostel.

Rumah tapak yang dibangun akan menjadi tempat tinggal pimpinan tinggi Indonesia seperti menteri dengan luas bangunan sebesar 400 meter persegi dan luas tanah sebesar 1.000 meter persegi.

Kemudian untuk rumah susun akan dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon III, tipe 100 untuk pejabat eselon II, dan tipe 120 untuk pejabat eselon I dan jabatan setara lainnya.

Adapun hostel akan dibangun dengan luas bangunan 250 meter persegi untuk tiap unit. Satu unitnya bisa dihuni oleh 32 orang. Nah, hostel ini akan dihuni oleh personel pertahanan dan keamanan seperti TNI, Polri, dan Paspampres.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan pemindahan IKN tetap berlanjut di tahun depan. Bahkan, pemerintah telah menyerahkan RUU IKN kepada DPR, beberapa waktu lalu. Lantas, apa update terkini proyek prestisius tersebut?

"Undang-Undang baru disampaikan ke DPR. Saya baru mulai jalan logistik. Kawasan hunian belum kita siapkan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Basuki mengatakan, tahap awal yang akan dikerjakan adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 5.800 hektare dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air. Termasuk di dalam KIPP adalah istana kepresidenan.

Pembangunan IKN juga sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Anggarannya senilai Rp 510,79 miliar. Namun, Basuki belum bisa membeberkan alokasi anggaran itu akan dipergunakan untuk apa.

Pemindahan IKN masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan.

Nantinya pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Tujuannya agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya. Sumber: cnbc.