INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pengusaha tekstil hulu meminta Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memberikan kelonggaran aktifitas bagi industri yang sudah melakukan vaksinasi bagi karyawannya.

Upaya tersebut untuk mencegah dampak ekonomi berkepanjangan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sekretariat Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita wirawasta mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah yang memprioritaskan penanganan kesehatan dengan memberlakukan PPKM.

"Kami pun paham bahwa pemerintah harus memiminalisir dampak ekonominya. Oleh karena itu, kami mendukung pemberlakuan PPKM dan untuk aktifitas industri kami usulkan pelonggaran pembatasan bagi perusahaan yang sudah mem-vaksin lebih dari 90% karyawannya," kata Redma melalui keterangan resminya yang diterima INDUSTRY.co.id di Jakarta (1/8).

Menurut Redma, karakter industri itu beragam, tidak dapat disamaratakan dengan satu perlakuan pembatasan operasionalnya.

"Disektor hulu tekstil dengan proses polimerasi, on-off nya tidak seperti menyalakan lampu, butuh proses 7 hari untuk mematikan mesin dan 7 hari lagi untuk menyalakan mesin. Jadi, jika hanya diperbolehkan 1 shift pilihannya adalah full stop," paparnya.

Selain itu, Redma menyebut bahwa saat ini tingkat vaksinasi karyawan di anggota perusahaannya sudah mencapai diatas 90%, sehingga sudah dapat dipastikan mencapai heed immunity. Sedangkan tingkat kepadatan di pabrik sangat longgar yaitu hanya 2 orang per 100 meter persegi.

"Industri kami saat ini masih melayani ekspor dan mensuplai bahan baki bagi industri berorientasi ekspor di hilir tekstil, kalau dipaksa harus tutup padahal sangat tidak beresiko, kan jadi memperdalam dampak ekonomi dari PPKM," tambah Redma.

Sebelumnya, usulan senada disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid yang meminta industri manufaktur esensial dan kritikal berorientasi ekspor bisa beroperasi 100% bila sudah melakukan vaksinasi dan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Ia pun berharap pemerintah bisa memberikan insentif kepada UMKM selama masa PPKM berlanjut agar roda ekonomi terus berputar.

Terkait pemulihan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca PPKM, APSyFI meminta dua hal kepada pemerintah yaitu jaminan pasar dmestik dan stimulus modal kerja.

"Jangan sampai pasar kita menjadi surga barang impor dan anak negeri hanya menjadi penonton saja tanpa pekerjaan, modal kerja kita yang kritis bisa benar-benar habis alias bangkrut," ungkapnya.

"Jadi kami sangat mendukung Bapak Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi yang sangat selektif memberikan izin impor dan memohon Ditjen Bea Cukai untuk mengawasi lebih ketat jajaran dibawahnya untuk tidak bermain-main dengan impor borongannya. Berhenti dulu lah, ini nasib bangsa dipertaruhkan," tambah Redma.

Sedangkan terkait modal kerja, kata Redma, pihaknya tidak meminta insentif karena sangat paham dengan keterbatasan budget pemerintah.

"Kami meminta stimulus modal kerja berupa pembayaran rekening listrik atau pemakaian gas ditalangi terlebih dahulu oleh sektor perbankan selama 6 bulan untuk sektor tekstil hulu dan stimulus pinjaman untuk pembelian bahan baku bagi sektor tekstil hilir khususnya IKM," ungkap Redma.

"Kedua stimulus ini menggunakan skema perbankan, pemerintah hanya perlu mengaturnya saja melalui relaksasi kebijakan bahi perbankan," tandasnya.