INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak satu setengah tahun lalu memporakporandakan industri ritel di Tanah Air. Tercatat lebih dari 1.500 toko ritel gulung tikar sejak awal pandemi hingga PPKM Darurat saat ini.

"Tahun lalu, sekitar 1.300 toko yang tutup, tiga bulan pertama (tahun ini) 88 toko swalayan yang tutup, kalau ditambah dengan tiga bulan lagi berarti sudah ada 200 toko swalayan yang tutup,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey dalam konferensi pers virtual (22/7/2021).

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan bahwa jika dirinci secara detail ada satu hingga dua toko ritel tutup setiap hari akibat mengalami kebangkrutan yang dipicu pandemi Covid-19.

"Banyak toko ritel tutup akibat kehilangan omzet karena tidak mampu mengimbangi antara biaya operasional dengan hasil pendapatan," terangnya.

Menurutnya, biaya operasional rata-rata setiap satu minimarket dengan biaya franchise sekitar Rp 400 hingga Rp 500 juta. Sementara belum lagi ada biaya investasi supermarket Rp 1 miliar hingga Rp 35 miliar yang akan menambah beban operasional yang lebih besar, termasuk biaya listrik dan operasional pegawai.

Dikatakan Roy, bisnis ritel punya pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2019, Indonesia menduduki peringkat lima besar dunia dengan market cap ritel senilai USD 326 miliar.

"Kalau itu sampai tergerus dan terdampak betapa besar multiplier effect-nya," ujar Roy.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengerti kondisi yang dialami para pengusaha ritel di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja memperkirakan potensi kehilangan pendapatan mal Rp 5 triliun per bulan di masa PPKM darurat.

"Ada potensi pendapatan yang hilang kurang lebih Rp 5 triliun per bulan," kata Alphonzus.

Jumlah itu terbagi dari seluruh anggota APPBI yang sekitar 350 di seluruh Indonesia. Khusus untuk Jawa dan Bali saja, kata dia, sekitar 250 anggota yang paling terdampak PPKM darurat dan kehilangan pendapatan Rp 3,5 triliun per bulan.

"Kalau PPKM darurat ini dua bulan, berarti (Rp 5 triliun) di kali dua," tutupnya.