INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Papua saat ini membutuhkan investasi di sektor industri pengolahan bahan baku.

Pasalnya, tanpa hal tersebut Papua dan Papua Barat dipastikan tidak akan bisa memiliki daya saing atau bisa maju seperti daerah lain di Indonesia.

"Investasi di Papua itu jangan hanya mengambil barang mentahnya, lalu diolah di tempat lain. Kalau ini yang dipakai, maka biar sampai ayam tumbuh gigi, Papua tidak akan pernah sejajar dengan daerah lain karena nilai tambahnya bukan di Papua," katanya dalam RDP dengan Pansus Otsus Papua DPR, Kamis (10/6/2021).

Untuk itu, Ia mendorong agar investasi di Papua berfokus pada membangun industri pengolahan berbasis sumber daya alam, baik itu tambang dan perkebunan.

"Kami mengarahkan untuk membangun industri bahan baku. Saya juga sudah komunikasi dengan dengan Menteri BUMN, agar MIND ID dan Freeport bangun smelternya di Papua," ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya mengaku juga akan memanfaatkan pasokan gas dari teluk Bentuni untuk membangun pabrik pupuk dan metanol.

"Kita punya gas di Bintuni, sekarang dengan Kementerian BUMN, kita juga mendorong untuk membangun pabrik pupuk di sana," tegasnya.

Tak hanya di bidang energi dan tambang, Bahlil juga mendorong terbangunnya industri pengolahan kayu dan perikanan di Papua.

Disisi lain, Bahlil juga mendorong agar sektor perkebunan di Papua dalam hal ini produk kayu agar dapat di olah sendiri atau dibangun industri pengolahan kayu di Papua.

Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam di Papua tidak lari keluar dan bisa dirasakan hasilnya oleh daerah dan masyarakat adat.

"Pengelolaan sumber daya alam Papua, tidak bisa mengabaikan hak-hak yang ada pada daerah. Termasuk, hak adat," katanya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat perlu dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi masuknya investasi.

"Hak-hak adat juga harus merupakan hal yang dibicarakan agar investasi tidak palang (menghalangi) terus. Ini orang palang karena mereka punya hak turun temurun, tapi tidak diajak bicara," pungkasnya.