INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa setiap kebijakan industri yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemenperin terus memperbesar peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pertumbuhan industri dari hulu hingga hilir tidak hanya diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6).

Penandatanganan perpanjangan kerja sama yang berlangsung di Kantor DPMPTSP Kabupaten Pinrang tersebut menjadi bagian dari strategi pengembangan industri daerah agar semakin produktif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui kemitraan ini, pelaku usaha di Kabupaten Pinrang akan memperoleh akses yang lebih mudah dan terintegrasi terhadap berbagai layanan industri melalui stan layanan BBSPJIHPMM yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kabupaten Pinrang.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem industri yang kuat dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini merupakan bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Kehadiran layanan BBSPJIHPMM di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap layanan standardisasi dan jasa industri sehingga mampu meningkatkan kualitas produk serta memperluas peluang pasar,” tutur Emmy.

Menurut Emmy, penguatan standardisasi, sertifikasi, serta layanan teknis industri menjadi elemen penting dalam mendorong transformasi industri nasional yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Karena itu, BSKJI terus mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin untuk membangun kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah maupun pelaku IKM.

Perpanjangan PKS tersebut mencakup beragam layanan industri yang menjadi kewenangan BBSPJIHPMM, mulai dari pengujian dan sertifikasi produk, kalibrasi, sertifikasi industri hijau, konsultansi dan pendampingan industri, inspeksi teknis, sertifikasi halal, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemantauan lingkungan, sertifikasi sistem manajemen, validasi dan verifikasi gas rumah kaca, pelatihan kerja industri, sertifikasi profesi, hingga penyediaan layanan sarana dan prasarana industri.

Kepala BBSPJIHPMM, Rifqi Ansari, mengatakan bahwa keberlanjutan kerja sama tersebut mencerminkan komitmen Kemenperin dalam mendekatkan layanan industri kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

“Kami berharap kehadiran layanan BBSPJIHPMM di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang dapat memberikan dukungan optimal bagi pelaku usaha, khususnya di sektor perkebunan, mineral logam, dan maritim. Melalui pendampingan serta layanan teknis yang komprehensif, pelaku industri diharapkan mampu menghasilkan produk yang terstandarisasi dan memiliki daya saing yang lebih tinggi,” ujar Rifqi.

Ia menambahkan, implementasi kerja sama ini akan mempermudah pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan industri yang diperlukan untuk memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat BBSPJIHPMM sebagai One Stop Solution for Industry dalam mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Selain memperluas akses layanan, kerja sama ini turut menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016, serta menjaga ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi pelanggan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Andi Mirani, menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerja sama yang telah terjalin dengan BBSPJIHPMM.

“Kemitraan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pelaku industri di Kabupaten Pinrang. Melalui Mal Pelayanan Publik, para pelaku IKM kini dapat memperoleh akses layanan industri yang sebelumnya harus diakses di luar daerah. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat pengembangan industri lokal dan mengoptimalkan hilirisasi produk unggulan daerah,” ungkapnya.

Melalui sinergi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi dan akses layanan BBSPJIHPMM secara lebih mudah, mulai dari jenis layanan, persyaratan, biaya, hingga proses pelaksanaannya. Dengan demikian, layanan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Kemenperin meyakini bahwa penguatan layanan standardisasi dan jasa industri di daerah akan semakin memperkuat iklim investasi sekaligus meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar nasional maupun global. Dukungan layanan yang profesional dan berkualitas diharapkan mampu mendorong industri lokal Kabupaten Pinrang tumbuh lebih kompetitif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian daerah maupun nasional.