INDUSTRY.co.id - Jakarta -  Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen Kemenperin, Ashady Hanafie meminta agar permasalahan yang dihadapi industri saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan di awal 2023 mendatang.

Ashady meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif.

Karenanya, dia meminta agar kebijakan Zero ODOL ini pun bisa diundur lagi hingga 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk saat ini bisa pulih kembali.   

Menurutnya, industri saat ini tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya. Pada tahun 2021, industri mulai bangkit kembali.

Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL. 

“Saya yakin tadinya semua industri pasti komitmen untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini pada awal tahun 2023. Tapi, karena kondisinya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025 mendatang,” kata Ashady pada FGD bertajuk Kebijakan Zero ODOL, Kesiapan Industri dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (10/6/2021).

Ashady mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri. 

Untuk suksesnya penerapan kebijakan Zero ODOL ini, menurutnya ada 3 hal yang segera harus diselesaikan. Di antaranya adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.

“Apabila penyesuaian belum dapat dilaksanakan dan kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk,  maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh,” katanya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana di acara yang sama. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri meregulasi sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan private sector guna untuk mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi.

Pelaku industri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang diwakili Agung Wibowo dan Rachmat Hidayat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyampaikan bahwa pada prinsipnya industri tidak menolak Zero ODOL.

Hal itu terbukti bahwa industri telah mulai mempersiapkan diri menuju terwujudkan Zero ODOL itu. Tapi, mereka meminta agar penerapan Zero ODOL ini dilakukan pada awal 2025 mendatang.

Hal itu mengingat industri saat ini lagi berbenah dulu untuk pulih kembali dari situasi yang terpukul karena pandemi Covid-19.