INDUSTRY.co.id -Jakarta, PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang merupakan anak perusahaan Kalla Group, baru-baru ini diketahui telah menggandeng PT Pertamina (persero) untuk membangun mega proyek LNG Receiving Terminal berkapasitas 4 juta ton LNG di Bojonegara, Banten, Jawa Barat.

Proyek ini telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2017, dan akan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp10 triliun.

Rencananya LNG Receiving terminal ini akan rampung pada tahun 2019, dan akan menampung LNG dari Bontang dan LNG impor dari Cheniere Corpus Christi, Amerika Serikat sebanyak 1,5 juta ton selama 20 tahun dimulai dari tahun 2019.

Menyikapi hal tersebut, Wakil ketua komisi VI DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura, Inas N. Zubir menegaskan, proyek ini sangat menyengat bau busuk kongkalingkong kekuasaan. Pasalnya, proyek ini dibangun oleh konsorsium yang terdiri dari Kalla Group (BSM), Mitsui dan Tokyo Gas dengan pendanaan dari JIBC(Japan Bank for International Coorporation).

Bukan hanya itu saja, proyek ini ditenggarai ada keterlibatan dari Ari Soemarno yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN RI dalam proyek raksasa ini, ungkap Inas Zubir melalui keterangan tertulisnya kepada industry.co.id di Jakarta (18/5/2017).

Menurut Inas, seharusnya konsorsium tersebut adalah Mitsui, Tokyo Gas dan Pertamina. Karena, BSM yang didirikan 9 tahun lalu belum pernah membangun sarana migas apapun di Indonesia.

Inas menduga kedepannya Pertamina akan menjadi sapi perah BSM, karena akan menjadi satu-satunya off taker LNG Receiving and Regasification Terminal dengan skema take or pay yang ditentukan secara sepihak oleh BSM yang notabene milik Kalla Group.

Jangan sampai kejadian sewa tangki BBM di PT Orbit Terminal Merak yang merugikan Pertamina jutaan dollar terulang kembali, terangnya.

Inas kembali menegaskan, Komisi VI DPR-RI akan segera membentuk panitia kerja (panja) terkait Pertamina, dimana salah satu agendanya adalah membedah kerjasama LNG Receiving and Regasification Terminal Bojonegara yang ditenggarai akan sangat merugikan Pertamina.

Saya berharap, Dirut Pertamina yang baru dapat meninjau ulang Head of Agreement yang sudah ditandatangani, tutup Inas.