INDUSTRY.co.id, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan, perkembangan usaha angkutan umum dapat dilihat dari pergeseran pola pengeluaran masyarakat saat ini yaitu dari Ability To Pay (ATP) menjadi Willingness to Pay. Artinya, masyarakat lebih mempertimbangkan pelayanan daripada biaya yang dikeluarkan.

"Perubahan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan komitmen pelayanan perusahaan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan sebagaimana arahan Menteri Perhubungan yang dituangkan dalam Permenhub No PM 29 Tahun 2015," ujar Pudji dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2017).

Dia menjelaskan dalam PM 29 Tahun 2009 tersebut disebutkan paling lambat pada 2018 seluruh angkutan umum wajib menggunakan AC dengan temperature 20-25 derajat celcius.

"Kami sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan perusahaan angkutan yang berada di Kota Bekasi dalam memenuhi ketentuan operasional angkutan umum dengan meluncurkan angkutan perkotaan (angkot) ber-AC. Itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bekasi akan pelayanan angkutan perkotaan yang memenuhi standar pelayanan minimal," katanya.

Dengan diluncurkan angkutan perkotaan (angkot) ber-AC di Kota Bekasi diharapkan akan terjadi pergerseran menggunakan angkutan umum. Sehingga, pada akhirnya akan dapat mengurangi kemacetan dan menurunkan tingkat polusi udara, khususnya di wilayah Kota Bekasi.

"Semoga melalui kegiatan peluncuran angkutan kota ber-AC di Kota Bekasi ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh Pemerintah Daerah lainnya untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat. Juga menjadi pelopor dalam pembinaan angkutan umum di Indonesia," ujarnya.

Untuk pertama kali, satu angkot trayek 02 rute Pondok Gede-Bekasi menjadi pilot project sebelum diaplikasikan ke semua angkot.