Dongkrak Kinerja Sektor Prioritas, Kemenperin Siapkan SDM Industri Petrokimia Berdaya Saing

Oleh : Ridwan | Minggu, 11 April 2021 - 12:05 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kompeten bagi sektor industri petrokimia. Apalagi, industri petrokimia merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan agar lebih berdaya saing.

"Guna mendorong penumbuhan dan penguatan industri petrokimia, diperlukan peningkatkan investasi. Langkah ini juga harus didukung melalui penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten sehingga akan semakin produktif dan inovatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan di Jakarta, Minggu (11/4).

Kinerja industri petrokimia nasional tetap tumbuh positif di tengah pandemi Covid- 19. Bahkan, tingkat utilisasi sektor strategis ini mencapai 95 persen. Hal ini terjadi karena industri petrokimia nasional selama pandemi, termasuk produk petrokimia, mampu mensubstitusi produk impor. 

Kepala BPSDMI menyampaikan, untuk mengoptimalkan kinerja tersebut, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik. Wujud sinergi yang dijalankan adalah penyelenggaraan program setara Diploma Satu (D1).

"Program pendidikan setara D1 ini diselenggarakan oleh Politeknik APP Jakarta dan Politeknik ATI Makasar, yang merupakan unit pendidikan vokasi di bawah binaan BPSDMI Kemenperin," ungkapnya. 

Program pendidikan setara D1 ini dilaksanakan secara tailor made atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya, yaitu PT. Petrokimia Gresik.

Dari hasil kerja sama tersebut, pada 8 April 2021, Kemenperin menyelenggarakan pelepasan lulusan secara daring dengan total 194 orang. Mereka terdiri dari Program Setara D1 untuk Program Studi Pemasaran Logistik sebanyak dua angkatan, Prodi Teknik Kimia Industri sebanyak dua angkatan, dan satu angkatan untuk Prodi Teknik Perawatan Mesin.

"Ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenperin untuk terus menyediakan SDM industri yang kompeten melalui Program Pendidikan Setara D1," tegas Arus. 

Pada tahun 2020, Kemenperin telah memfasilitasi 18 kelas program setara D1 untuk 607 peserta D1 di 10 provinsi dan 12 Kabupaten/Kota.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengungkapkan, lulusan dari jurusan Teknik Kimia Industri, Teknik Perawatan Mesin, serta Pemasaran dan Logistik ini telah mendapatkan kurikulum spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga saat mereka lulus diharapkan sudah bisa langsung bekerja.

Adapun platform pembelajaran digital yang telah disiapkan Petrokimia Gresik, antara lain Virtual Reality, Augmented Reality, 360 Plant Tour dan Enterprise University. Melalui aplikasi ini, proses pembelajaran dan transfer knowledge dapat terus berjalan.

"Selain itu, metode tatap muka antara mahasiswa dan dosen pengajar tetap dilakukan secara daring menggunakan platform pembelajaran digital dari Politeknik APP Jakarta dan Politeknik ATI Makassar," tutur Dwi.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Iken Retnowulan menjelaskan bahwa model penyelenggaraaan pendidikan dilakukan dengan model pendidikan vokasi sistem ganda (Dual System), sertifikasi BNSP, dan penempatan kerja didukung pembelajaran teaching factory.

"Ini merupakan tipikal sistem pembelajaran di seluruh unit pendidikan vokasi industri milik Kemenperin yang berorientasi pada kebutuhan industri atau demand driven," terangnya. 

Dalam mengejar kemajuan teknologi digital, Politeknik APP Jakarta dan Politeknik ATI Makasar melakukan pengembangan kurikulum industri 4.0 yang dapat meningkatkan kontribusi penyediaan SDM industri yang berdaya saing terutama dalam penguasaan teknologi Logistik 4.0. dan Manufaktur 4.0. 

"Ke depan, Kemenperin akan terus mendorong partisipasi BUMN dan perusahaan industri lainnya untuk menyelenggarakan program ini karena pemerintah telah memberikan fasilitas super tax deduction bagi industri untuk mengoptimalkan keterlibatan industri dalam penyiapan SDM kompeten di Indonesia, sehingga program ini bisa lebih masif dan tidak tergantung pada APBN dalam penyelenggaraannya," pungkas Iken.