INDUSTRY co.id - nbsp; Jakarta, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam RDP bersama Direksi PT PLN mengungkapkan bahwa program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin seharusnya bisa memberikan pos anggaran hingga triliunan rupiah.

Jika ditelusuri lagi, subsidi listrik itu masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Ia mengimbau kepada jajaran Direksi PLN agar lebih cermat menyalurkan subsidi listrik untuk rakyat yang miskin dan rentan miskin.

Pasalnya banyak pelanggan  yang tidak berhak menerima, nyatanya malah menerima subsidi.

"Ada 11 juta lebih yang tidak berhak menerima subsidi listrik. Kalau itu indikator lagi, kita bisa memberikan Rp20 triliun dari sisi APBN," kata dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Kamis (8/4/2021).

Tidak hanya dana subsidi yang dipersoalkan Banggar, dana kompensasi pun turut dipertanyakan.

Said mengungakpan bila PLN lebih selektif memilih pelanggan listrik, dana kompensasi itu bisa dihemat lagi hingga Rp 27 triliun.

Semua dana tersebut bisa disalurkan ke pos anggaran yang lebih produktif. Dana subsidi, misalnya, itu diperuntukkan bagi pelanggan 450 WA dan 900 WA.

“Nyatanya masih banyak di luar kelompok itu yang menerima subsidi,” kata Said.

“Tugas fiskal itu adalah memberdayakan kelompok miskin, pengangguran, dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat," papar politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara untuk dana kompensasi bagi para pelanggan terdampak pemadaman, ternyata para pejabat termasuk anggota DPR ikut menikmati.

Program kompensasi itu, seru Said, sebaiknya hanya untuk penerima subsidi.

“Celakanya untuk kompensasi itu, Anggota DPR RI juga menikmati, sehingga kompensasi itu tepat untuk semua pelanggan PLN," ungkapnya heran.

"Seharusnya kompensasi itu untuk penerima subsidi saja. Kalau kami ikut nimbrung jadi orang miskin, celaka tiga kali. Secara tidak langsung Anggota DPR menerima. Kami tidak layak mendapatkan itu," sebut Said.