INDUSTRY.co.id, Jakarta - Menyambut bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini, pemerintah Indonesia mempunyai beberapa langkah untuk mengendalikan stok dan harga bahan kebutuhan pokok. Tetapi, ada beberapa bahan pokok yang sudah stabil sejak dicanangkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) seperti harga gula pasri, daging dan minyak goreng.

Namun, adapun dengan adanya kebijakan tersebut mengusik kelompok-kelompok tersebut disebut mafia pangan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari carut-marutnya mata rantai distribusi dan ketiadaan informasi stok barang.

Menurut Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwidi Tono menjelaskan, "Kalau pemerintah tegas, harga akan stabil dan tidak ada berhadapan dengan kelomok mafia pangan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima industry, Jakarta  Minggu (7/5/2017)

Suwidi juga mengingatkan ada beberapa cara yang mesti ditempuh pemerintah untuk melawan mafia pangan, seperti memperketat pengawasan terhadap sirkulasi kebutuhan pokok yang masuk ke Jakarta.

"Selain pengawasan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah tegas mengambil tindakan, seperti menutup ritel modern yang ketahuan nakal, cabut izin pedagang, dan kenakan pasal berlapis. Kalau itu bisa diterapkan, mereka para mafia pangan pasti akan jera," tambah Suwidi.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, stabilitas pasokan dan harga menjelang puasa dan Lebaran ini bisa dibilang sebuah prestasi. Walau demikian, menurutnya pemerintah tidak boleh lengah dan harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"Selama ini kita mempunyai problem saat menjelang Ramadhan, yakni selalu berpikiran bahwa ada stok cukup, tetapi mengapa diinjury time selalu berfluktuasi. Artinya, harus dipastikan ada instrumen pemerintah yang benar-benar bisa mengintervensi pasar komoditas kita. Ternyata pengalaman kita selama ini, stok yang cukup itu tidak cukup,” sambungnya.

Selain adanya stok pangan yang cukup, pasti stok itu tidak akan cukup itu, menurutnya karena ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni distribusi dan pemegang stok yang tidak diintervensi pemerintah yang memiliki ruang untuk melakukan spekulasi.

Sementara, menanggapi hal ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam berbagai kesempatan telah memberi peringatan keras terhadap tindakan spekulasi dan penimbunan.

Enggartiasto tampak intensif melakukan kordinasi dan inspeksi langsung ke pasar-pasar di seluruh Indonesia. Pada Kamis lalu di Jakarta (4/5/2017), Mendag menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri dan jajaran kepolisian seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu.

"Saat ini, sudah ada kesepakatan dengan beberapa produsen bahwa Kementerian Perdagangan berwenang menggelontorkan stok jika harga merangkak naik. Jadi, spekulan tidak akan mendapatkan keuntungan," ujarnya, Mendag.

Adapun harga di pasar rakyat yang mulai memperlihatkan adanya penurunan dan penetapan harga eceran tertinggi yang diterapkan diritel-ritel modern seperti harga komoditas gula, minyak goreng dan daging.

"Kami ingin benar-benar memastikan bahwa rakyat bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," pungkas Mendag Enggartiasto Lukita.