INDUSTRY.co.id, Jakarta - Tingginya anggaran investasi TIK di 2021,  sejalan dengan keputusan pemerintah yang melebarkan defisit fiskal di level 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pelebaran defisit ini untuk memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi di tahun 2021.

"Tema besar kebijakan kami adalah mempercepat pemulihan ekonomi dari COVID-19 dan diperkuat terutama untuk, kami tidak akan menyia-nyiakan krisis COVID-19 ini," jelas Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara webinar Southeast Asia Development Symposium (SEADS), Rabu (21/10/2020).

Sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran investasi sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekitar US$ 2 miliar atau nyaris Rp 30 triliun (kurs Rp 14.600).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran tersebut untuk mendorong reformasi termasuk digitalisasi dan inovasi di tahun 2021.

"Yang terpenting dalam investasi TIK untuk pengembangan sektor TIK, pemerintah memperluas dukungan anggaran kami menjadi US$ 2 miliar dari anggaran 2021," kata Sri Mulyani.

"Jadi kami mempercepat reformasi, bahkan lebih cepat. Defisit fiskal untuk tahun depan ditetapkan sebesar 5,7% dari PDB. Ini khusus untuk mengakomodasi banyak prioritas, termasuk mendukung proses pemulihan," tambahnya.

Dengan anggaran investasi tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan mendorong konektivitas internet ke 12.000 desa yang belum tersambung.

"Terluar dan paling terbelakang dari sini, agar dapat terkoneksi tahun depan untuk mewujudkan tujuan ini menjadi lebih digital dan mengikuti industri 4.0, kami akan memastikan bahwa infrastruktur akan menjangkau daerah yang paling terpencil. Akhirnya dalam memajukan upaya digitalisasi kami, urgensi perangkat digital jaringan harus terus bergema di panggung dunia," ungkapnya.