INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa APBN hadir dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya seperti dilansir redaksi Industry.co.id dari keterangan tertulisnya pada Rabu (7/10).

Hal tersebut, menurutnya tercermin dari kerja keras APBN dalam meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat dimasa pandemi.

Dimana sebutnya, setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.

"Sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi akan pemanfaatannya," ungkapnya.

Perlu diketahui, dilansir dari data Kemenkeu, serapan anggaran dana PEN hingga 30 September telah mencapai Rp.318,48 triliun.

Rinciannya ialah untuk bidang kesehatan telah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu Rp87,55 triliun. 

Selanjutnya dibidang perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun. Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun. 

Kemudiam, bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.

"Beberapa program baru pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun  kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun," jelasnya.

Sementara itu, sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah juga melakukan reclustering anggaran PEN. 

Diantaranya, dibidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, lalu bidang perlindungan sosial dari Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun, selanjutnya di bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun.

UMKM juga ditambah, dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun, berikutnya pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.

"Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun," ujar Sri Mulyani.

"Pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun," pungkasnya.