INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dinilai sudah tidak realistis lagi, sudah tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilakukan setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Rabu.

"Tidak ada keharusan merevisi RPJMN. Kalau dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, sebenarnya banyak sekali yang tidak tercapai targetnya di RPJMN, tapi sudah disebutkan di Perpres kalau ada target dalam RPJMN yang dirasa sulit tercapai, boleh dilakukan revisinya melalui RKP tahunan. Jadi sebenarnya apa yang terkandung dalam RKP itu sudah merupakan revisi dari RPJMN," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, RPJMN 2014-2019 sendiri sebelumnya disusun sebagai turunan dari visi dan misi Presiden Joko Widodo, yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Namun kenyataannya, kondisi ekonomi dunia berubah sehingga apa yang dibayangkan saat itu kini tidak semuanya bisa diwujudkan.

"Jadi kita sudah mengakomodir perubahan tersebut dalam RKP setiap tahun, sejak 2015 sebetulnya," kata Bambang.

Sebelumnya, Bappenas sempat menyatakan akan mengkaji kemungkinan adanya revisi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dinilai sudah tidak realistis.

Menurut Bambang, evaluasi terhadap perencanaan yang dibuat pemerintah sendiri memang sebuah keniscayaan, untuk menilai apakah capaian pemerintah sudah sesuai dengan target yang dicanangkan.

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu target pembangunan yang ditetapkan yakni pembangunan makro ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 6 persen hingga 8 persen.

Namun, dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi bahkan susah payah menyentuh level 5 persen seiring dengan masih melambatnya perekonomian global.

Sejumlah pihak pun menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut sudah tidak realistis dan perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah.