INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pengumuman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau PSBB Jakarta menyebabkan ekonomi terkejut dan hilang Rp297 triliun.

"Para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 297 triliun. Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," kata Mahfud seperti dilansir dalam seminar nasional secara daring, Sabtu (12/9).

Menurutnya, persoalan tersebut muncul dari kesalahan tata kata saat mengumumkan PSBB total. Seolah-olah mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.

"Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan," jelasnya.

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," ungkapnya.

Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, Jakarta 'menarik rem darurat' secara mendadak, ini yang menjadi persoalan.

"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan rem daruratnya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.

"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," tandasnya.