INDUSTRY.co.id, Jakarta,  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani ketika diundang rapat oleh Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir di kantornya pada Rabu (2/9/2020), mengeluhkan realisasi dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih lambat.

Padahal menurutnya program-program itu tak hanya segera dibutuhkan dunia usaha, namun juga masyarakat.

"Kami melihat selama ini implementasi di lapangan itu relatif agak lambat dan tentunya dengan masukan-masukan kami harap implementasi sudah dicanangkan dan anggarannya sudah ada, ini bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, dan terbuka, juga bisa dirasakan tidak hanya para pekerja tetapi juga masyarakat Indonesia," ungkap Rosan, seperti dikutip industry.co.id dari CNN Indonesia.

Dari sisi realisasi, Rosan melihat program PEN masih lambat karena realisasinya baru sekitar 27 persen dari total anggaran yang dicanangkan mencapai Rp695,2 triliun. Bahkan, masih ada beberapa program yang sangat rendah dan belum ada realisasi penggunaan anggarannya.

"Terutama sektor kesehatan dan korporasi masih nol persen, insentif usaha di level 14 persen, padahal dunia usaha dan UMKM terdampak signifikan. Ibarat orang haus, mau segera minum air, tapi kenapa lambat?" katanya.

Dari sisi implementasi, ia mengatakan pelaksanaannya ibarat rutinitas kerja sebelum pandemi virus corona atau covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program-program PEN dijalankan tidak seperti rutinitas, namun cepat.

"Kalau terlalu rigid atau kaku, penyerapannya jadi sangat rendah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rosan juga meminta pemerintah melihat lagi hasil dari masing-masing program PEN. Misalnya, dari sisi apakah program itu masih cukup efektif menyelesaikan masalah yang ada atau tidak.

Ia memberi contoh seperti program insentif dunia usaha berupa pembebasan dan diskon pungutan perpajakan. Menurutnya, program ini perlu disempurnakan lagi bagaimana bisa lebih ideal dan berasa dampaknya bagi dunia usaha.

"Karena mungkin saat ini memang sudah tidak mampu bayar pajak, jadi meski dikasih diskon, manfaatnya belum optimal. Saat stimulus dibuat, masanya mungkin masih baik, sedangkan keadaan sekarang dinamikanya masih tinggi," jelasnya.

Selain memberi keluhan, Kadin juga memberi masukan kepada pemerintah, misalnya di sektor kesehatan. Saat ini, pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam bentuk insentif kepada petugas medis.

Namun, menurut Rosan, perlu diberikan lagi alokasi dana untuk kebutuhan sektor kesehatan yang lain. "Ini bisa dijadikan kesempatan reformasi kesehatan, di mana meningkatkan layanan kesehatan, bangunan RS misalnya, jadi tidak hanya biaya tapi investasi yang baik sesudah covid-19," terangnya.

Sementara terkait vaksin covid-19, Rosan hanya menyatakan bahwa Kadin terus mendukung pemerintah agar uji coba vaksin berhasil dan bisa segera diproduksi serta distribusi ke masyarakat. Pemberian pun, katanya, harus berdasarkan skala prioritas.

Di sisi lain, Rosan juga memberi pujian kepada pemerintah karena memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Hal ini turut membantu pengusaha agar bisa mempertahankan para karyawannya.

"Program ini sangat membantu kami, ini sangat membantu daya beli, di mana itu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka bertahan di tengah tekanan pandemi dalam waktu yang singkat tetapi tekanannya sangat besar," pungkasnya.