INDUSTRY.co.id - Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pemerintah telah menghabiskan 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan banyak influencer.

Menurut ICW, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer, mencapai 77,66 miliar rupiah.

Disusul kementerian komunikasi dan informatika dengan 10,83 miliar rupiah.
Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah.

Kemudian menterian perhubungan 195,8 juta rupiah, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah.

"Peningkatan penggunaan jasa inluencer akan membuat pemerintah terbiasa mengambil jalan pintas, untuk memengaruhi opini publik terkait kebijakan yang kontroversial," ungkap kekhawatiran Peneliti ICW, Egi Primyogha dicukil dari Kompas TV pada Sabtu (22/8).

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Menurutnya langkah pengerahan influencer dapat berpotensi menpengaruhi publik lantaran informasi yang dipublikasikan bayaran, bukan berasal dari pendapat pribadi.

Adapun tenaga ahli utama, Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Ardian membantah temuan ICW itu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki kanal-kanal resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"pemerintah memiliki saluran resmi, seperti Kominfo, kemudian juga ada juru bicara-juru bicara dari istana, di KSP. Itu saluran resmi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan atau regulasi,” kata donny gahral.