INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman Rp12,5 triliun itu dialokasikan untuk program daerah Pemprov DKI yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dari dana pinjaman tersebut, sebesar Rp4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang.

"DKI Jakarta mengajukan Rp12,5 triliun," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2020).

Proyeksi program yang akan dilakukan dari dana pinjaman ini mulai dari penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, olahraga, hingga peningkatan sektor pariwisata.

Seharusnya, program tersebut dianggarkan dan akan dijalankan pada tahun ini. Namun, akibat wabah corona banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Akibat penundaan penggelontoran anggaran sejumlah program, banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang terdampak dari berbagai sektor. 

"Sektor listrik dan gas drop minus 16,2 persen karena banyak kantor, pusat perdagangan, dan hotel mengalami penurunan (pemakaian listrik dan gas)," papar Sri Mulyani.

Kemudian, PAD sektor jasa, listrik, konstruksi, pengadaan air, dan perdagangan berkurang 4,6 persen, pendidikan berkurang 4,4 persen, dan industri pengolahan berkurang 3,2 persen.

"DKI terpukul cukup besar, pertumbuhan ekonomi turun di 5,06 persen. Bahkan, kuartal to kuartalnya (q to q) turun -0,56. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah sejak 10 tahun terakhi karena dampak dari COVID-19," ungkapnya.

Adapun PAD DKI tahun ini turun 54 persen atau sebesar Rp31,13 triliun. Kemudian, peningkatan defisit APBD-nya naik mencapai Rp11,7 triliun, atau dalam hal ini 0,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerahnya.