Dipanggil Ke Istana, Para Menteri Beberkan Persoalan Rendahnya Serapan Anggaran, Menkeu: Presiden Telah Siapkan Solusinya
INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih rendahnya penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka terkait rendahnya serapan anggaran dan penanganan COVID-19 pada Minggu kemarin.
Menurut Menkeu soal rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan adanya penyesuaian refocusing dan reprioritasi Belanja K/L untuk penanganan COVID-19.
“Kita memahami kalau menjalankan kegiatan Pemerintahan memang selalu harus ada landasan hukum, harus ada landasan SOP karena ini uang rakyat, uang negara yang harus diatur berdasarkan Undang-Undang, Perpres, Peraturan Menteri, Perdirjen memang rumit," ungkap Menkeu Sri dilansir redaksi Industry.co.id dari lamann Kemenkeu Senin (27/7).
"Presiden mengharapkan kita tidak boleh tenggelam dalam kerumitan ini karena sedang krisis. Ini yang coba dipangkas dan dilakukan mengatasi persoalan kerumitan dari proses dan prosedur,” jelasnya.
Menkeu Sri juga menyampaikan terkait adanya kekhawatiran dari para Menteri, Eselon I dan Eselon II baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan anggaran di tengah pandemi Covid-19 karena adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soal itu, Menkeu menjelaskan bahwa Presiden telah menyiapkan solusinya.
“Presiden sudah mengundang seluruh aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK, BPKP dan LKPP yang untuk procurement juga diundang, Bapak Presiden juga sudah mengundang BPK dan BPK juga sudah menyampaikan pandangannya. Tujuannya agar seluruh birokrat K/L pusat dan daerah tidak merasa kekhawatiran yang terlalu besar,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan beberapa mekanisme yang dapat diambil oleh K/L supaya dapat segera melaksanakan belanja.
"Jadi pabila K/L mempunyai program-program yang tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran yang ada digunakan untuk eksekusi program yang prioritas yang dapat menggerakkan ekonomi sehingga membantu masyarakat dan dunia usaha," pungkasnya.