INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ombudsman RI mencatat adanya 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang tertangkap rangkap jabatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut angkat bicara perihal catatan Ombudsman RI tersebut.

Menurut Erick soal rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya sudah terjadi sejak lama dan bukanlah masalah serius. Bahkan, hal itu merupakan bagian dari sinergitas Kementerian BUMN dengan kementerian lain.

"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di BUMN, karena suka tidak suka banyak BUMN perlu juga sinergitas dengan kementerian lain," jelasnya Erick Thohir melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id  pada Selasa (14/7/2020).

“Contohnya saja, kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo,” tambah Erick.

Erick menuturkan Pelindo mengelola pelabuhan, tetapi banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki pemerintah.

Bahkan, tarif pengembangan pelabuhan juga diperlukan izin. Erick menilai bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi.

"Seperti di Pertamina, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsidi. Jadi bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," tuturnya.

Erick juga membantah dengan tegas terkait kekhawatiran konflik kepentingan yang terjadi bila perkara rangkap jabatan dibiarkan.

Menurutnya, hal itu bisa diatasi. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang diterapkan. Di mana dalam penerapan, baik dirut maupun komisaris bakal diawasi pihaknya.

Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik.

"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi. Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," pungkasnya.