INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) masih memerlukan campur tangan pemerintah terutama terkait penghapusan minimum charge untuk pemakaian gas di semester kedua tahun 2020.

Pasalnya, mayoritas industri dipastikan belum bisa berproduksi normal di tengah lesunya daya beli masyarakat, sehingga mengakibatkan berlebihnya persediaan produk di gudang pabrik-pabrik keramik.

"Proses produksi memang masih belum sepenuhnya normal kembali. Oleh karena itu, kami meminta penghapusan minimum charge untuk pemakaian gas di semester II/2020," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada Industry.co.id di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Selain itu, tambah Edy, Asaki juga berharap adanya percepatan anggaran belanja pemerintah, penggunaan produk keramik dalam negeri untuk proyek-proyek infrastruktur, percepatan penyaluran Dana Desa serta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek perumahan sederhana segera dijalankan.

"Ini menjadi sangat penting untuk membantu pemulihan industi keramik dalam negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, pihaknya (Asaki) mengharapkan atensi pemerintah untuk penguatan industri keramik dalam negeri dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 salah satunya dengan menetapkan Safeguard India dan Vietnam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor produk keramik periode Januari - April 2020 menunjukkan angka impor naik 13% dibandingkan tahun lalu. Produk keramik asal India menjadi yang paling tertinggi dengan kenaikan angka impor 125%.

"Kami (Asaki) menyayangkan lembatnya pencabutan India dan Vietnam dari list negara yang dikecualikan oleh BMTP atau safeguard oleh Kementerian Keuangan," jelas Edy.

"Kenapa Kemenkeu malah terkesan lamban di saat Presiden Jokowi menyuarakan penurunan angka import? Apalagi kemampuan produksi nasional keramik Indonesia yang sangat besar yaitu 540 juta meter persegi (m2) per tahun masih tidak dapat terutilisasi semuanya akibat terganggu produk import," tutup Edy.