INDUSTRY.co.id, Jakarta- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dana yang sudah disiapkan dalam melakukan percepatan pembangunan lima kawasan pariwisata prioritas ini mencapai Rp 6 triliun.

Menurutnya, lima kawasan prioritas pariwisata akan tetap berjalan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan guna menekan memulihkan ekonomi nasional dan menekan angka pengangguran.

Anggaran percepatan sektor pariwisata tersebut, diakui Basuki tidak termasuk ke dalam pemangkasan anggaran PUPR yang sudah dipangkas hingga Rp 44 triliun pada program realokasi dan refocusing dalam rangka penanggulangan Corona.

"Untuk 5 kawasan strategis Rp 6 triliun tidak disentuh penghematan, karena kami lihat pariwisata ini sektor paling mudah, lebih cepat kembali dan lebih cepat menghasilkan lapangan kerja dan lebih mudah ciptakan lapangan kerja, jadi semua tidak ada yang ditunda," kata Basuki dalam video conference, Sabtu (27/6/2020).

Kelima program kawasan pariwisata prioritas tersebut di antaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang Mandao.

Selain sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur jalan tol kata Basuki juga berjalan terus. Pembangunan infrastruktur jalan tol tetap dijalankan, kata Basuki guna menarik investor untuk mau berinvestasi di dalam negeri.

Selanjutnya ada program padat karya tunai di lingkungan PUPR yang anggarannya sekitar Rp 11 triliun dan berpotensi menyerap 614 ribu tenaga kerja.

Untuk diketahui, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengkhawatirkan adanya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi virus Corona alias COVID-19. Dia bilang tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berpotensi mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang di tahun 2021.

"Dikhawatirkan pada 2021 pengangguran sampai 10,7 sampai dengan 12,7 juta orang," kata Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Menurut Suharso, pandemi COVID-19 bisa menambah sekitar 4 juta sampai 5,5 juta orang pengangguran. Pasalnya, banyak perusahaan atau pabrik yang merumahkan bahkan melalukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah TPT pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang atau bertambah 60 ribuan orang dari tahun 2019