INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang akan memberikan fasilitas tabungan perumahan untuk pekerja baik PNS, TNI/Polri atau pekerja swasta dan mandiri.

PP Penyelenggaraan Tapera mengatur proses pengelolaan Dana Tapera yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.

Tapera ini diniatkan pemerintah sebagai salah satu solusi mengatasi backlog perumahan dimana menurut data terakhir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mencapai angka 7.6 juta unit.

“masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentunya akan sangat terbantu dengan adanya Tapera ini karena mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah karena tidak semua MBR bisa mempunyai akses ke perbankan untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” ujar Marine Novita, Country Manager Rumah sumber melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Selasa (16/6/2020).

Sementara bagi masyarakat atau pekerja kelas menengah yang belum memiliki rumah tapi diwajibkan mengikuti Tapera tentunya harus mencari solusi lainnya.

“Masyarakat atau pekerja kelas menengah perlu mendapatkan perhatian sendiri termasuk dari pemerintah agar bisa segera memiliki rumah karena mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas Tapera meskipun wajib menjadi pesertanya. Mereka sebaiknya mendapatkan fasilitas atau kemudahan lainnya karena sudah menjadi peserta Tapera. Mereka juga bisa memilih lokasi hunian dengan harga yang masih terjangkau karena menurut data Rumah Indonesia Property Market Index Q1 2020 menunjukkan sentimen positif dari sisi penawaran di segmen kelas menengah dan menengah bawah,” jelas Marine.

Menurut Marine, bagi kelas menengah yang berkegiatan di sekitar kawasan Jabodetabek bisa mengincar hunian di kota-kota besar Jawa Barat karena menurut data Rumah Indonesia Property Market Index Q1 2020, Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung memiliki harga properti yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di Banten.

Perbedaan bahkan terlihat lebih besar jika membandingkan harga rumah tapak. Harga rumah tapak di Tangerang Selatan mencapai hampir dua kali lipat dari harga rata-rata rumah di Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung.

Selain itu, Marine juga menjelaskan bahwa dengan harga yang lebih rendah dan demand yang masih besar, pasar properti di Jawa Barat masih punya cukup ruang untuk berkembang dan melakukan penyesuaian harga.

Inilah yang menyebabkan pasar properti di Jawa Barat bisa lebih stabil dalam hal kenaikan harga. Sebaliknya, harga properti di Tangerang dan sekitarnya saat ini semakin sulit dijangkau oleh kalangan menengah dan menengah ke bawah.

“Kondisi ini belum akan berubah sepanjang kuartal kedua 2020 ini. Jawa Barat masih akan menjadi wilayah yang lebih stabil dibandingkan wilayah-wilayah penyuplai hunian lainnya, bahkan jika situasi pandemi ini masih akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, seperti yang diperkirakan sejumlah pengamat,” tegas Marine.

Bekasi menjadi pilihan yang lebih seksi dibandingkan Bogor dan Depok bagi masyarakat yang berminat untuk investasi, Bekasi menjadi wilayah yang memberikan pengaruh besar terhadap indeks harga properti di Jawa Barat pada Q1 2020.

Di saat kota-kota lain di Jawa Barat menunjukkan kenaikan tak lebih dari 2% (QoQ), indeks harga properti di Bekasi menunjukkan kenaikan hingga 5% untuk rumah tapak. Wilayah Jatiasih dan Bekasi Timur menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi.

Untuk Bekasi Barat sebagai kecamatan yang paling dekat dengan DKI Jakarta adalah wilayah dengan median harga properti tertinggi (per meter persegi) sementara Bekasi Timur yang lokasinya terjauh dari DKI Jakarta, menjadi yang terendah.

“Kedekatan dengan wilayah DKI Jakarta memberi pengaruh positif terhadap harga properti. Seperti Bekasi Barat yang juga terdapat sejumlah kawasan hunian terpadu berskala besar. Ini turut mendorong pesatnya pertumbuhan harga properti di wilayah tersebut. Karena harga yang sudah tinggi pula, Bekasi Barat tidak menunjukkan peningkatan harga yang signifikan pada kuartal ini,” ujar Marine.

Sementara itu, harga properti yang masih rendah di Bekasi Timur memberikan prospek kenaikan harga yang lebih besar. Hal ini didukung upaya pemerintah dalam mengintegrasikan wilayah komuter yang memberikan keuntungan bagi Bekasi Timur.

“Misalnya LRT Bekasi-Cawang, jalan tol layang, hingga rencana MRT Balaraja-Cikarang. Pada akhirnya, jarak yang jauh antara Jakarta dan Bekasi Timur bukan menjadi masalah lagi saat infrastruktur penghubungnya semakin baik. Itulah yang akan terjadi. Bagi pencari properti, baik untuk ditinggali maupun investasi, Bekasi Timur bisa menjadi pilihan,” pungkas Marine.