INDUSTRY.co.id, Jakarta-Industri sepatu PT Victory Chingluh Indonesia (Chingluh), produsen sepatu merek Nike di Indonesia, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 4.985 karyawannya. Hal itu dilakukan tak lepas dari imbas pandemi virus corona (covid-19).

Wandi, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia Chingluh mengatakan, PHK tersebut rata-rata menyasar karyawan dengan masa kerja tiga bulan atau percobaan serta karyawan tetap dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Serikat pekerja menyarankan manajemen untuk melakukan efisiensi biaya operasional dan pengurangan jam kerja agar beban perusahaan dapat berkurang di tengah pandemi covid-19.

Namun, opsi tersebut tak diambil oleh perusahaan lantaran rendahnya permintaan pasar serta masalah-masalah lain yang membebani perusahaan seperti sulitnya bahan baku.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri, mengingatkan bahwa Potensi PHK masih ada, namun tergantung pada kondisi pemulihan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara-negara  tujuan ekspor kita.

Firman mengatakan,  kemarin yang terjadi karena ada dua alasan yang berbeda Pak. Yang pertama karena ada rencana relokasi ke Jateng dan satunya lagi memang resizing / efisiensi karena pasarnya juga berkurang.

Pada waktu sebelumnya, Firman Bakri menyinggung soal kasus PHK yang terjadi pada Chingluh dan ia mengatakan, sebagai fenomena puncak gunung es. Karena selain PHK, industri alas kaki di Indonesia juga merumahkan ratusan ribu karyawan selama masa pandemi.

Firman Bakri juga menyinggung soal bahan baku alas kaki. Menurutnya, bahan baku saat ini memang masih bergantung pada impor.

“Di satu sisi industri butuh bahan baku yang bisa tersedia dengan cepat namun di sisi lain juga yang harganya terjangkau. Supaya industri tetap bisa kompetitif dalam persaingan secara global, “ujarnya.

Menurutnya, selain penurunan permintaan pasar, sulitnya bahan baku serta kekhawatiran terhadap penyebaran covid-19 membuat pabrik-pabrik sepatu menghentikan sementara produksinya dan melakukan efisiensi besar-besaran.

"Ya menurut catatan kami, ada 400 ribu yang terdampak PHK maupun dirumahkan. Untungnya masih ada keringanan dari Kementerian Perindustrian untuk tetap bisa beroperasi dengan menetapkan protokol kesehatan," ucapnya.