INDUSTRY.co.id - Jakarta, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan kuartal I-2020 menurun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan impor sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik.

Dilansir dari laman IDX, defisit transaksi berjalan sebesar USD3,9 miliar atau sebesar 1,4% dari PDB. Jauh lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai USD8,1 miliar atau 2,8% dari PDB.

"Penurunan defisit transaksi berjalan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang, disertai dengan penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Jakarta, pada Rabu (20/4).

Perbaikan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan impor seiring dengan permintaan domestik yang melambat, sehingga mengurangi dampak penurunan ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia. 

Defisit neraca jasa juga membaik dipengaruhi oleh penurunan defisit jasa transportasi sejalan dengan penurunan impor barang, di tengah penurunan surplus jasa travel akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Di samping itu, perbaikan defisit neraca pendapatan primer sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik, turut mendorong penurunan defisit transaksi berjalan," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, transaksi modal dan finansial triwulan I 2020 menurun signifikan di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Transaksi modal dan finansial defisit sebesar USD2,9 miliar. 

Terutama dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio, setelah pada triwulan sebelumnya surplus sebesar USD12,6 miliar.

Defisit investasi portofolio ini dipicu besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi COVID-19. Dengan perkembangan tersebut, NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) triwulan I 2020 defisit sebesar USD8,5 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebesar USD121,0 miliar.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional," pungkasnya.