Didesak Lima Kepala Daerah, Luhut: Setop Operasi KRL Itu Tidak Semudah Balik Tangan

Oleh : Ridwan | Rabu, 15 April 2020 - 04:10 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Perhubungan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan respons atas desakan penghentian operasional KRL commuterline selama Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB). 

Desakan itu disampaikan oleh lima kepala daerah dari kawasan Bodepek yang akan menerapkan PSBB pada Rabu (15/4/2020) pukul 00.00 WIB.

"Nah kalau soal mau nutup KRL kita lihat kan gak kayak balik tangan semua. Karena kalau orang nggak bisa traveling padahal yang penting kan ndak bagus juga," kata Luhut dalam media briefing, Selasa (14/4/2020).

Ia pun mengaku sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Keduanya berkoordinasi terkait fenomena masih ramainya masyarakat yang menggunakan KRL menuju ibu kota.

"Mengenai KRL ini saya bilang Pak Anies tolong juga dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta," kata Luhut.

Seperti diketahui, masih ada satu hal krusial yang mengganjal jelang PSBB di lima daerah di Jawa Barat yang mulai berlaku pada Selasa (15/4/2020) pukul 00.00 WIB. Masalah itu adalah operasional KRL.

"Lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL untuk penghentian sementara kereta api selama 14 hari masa pemberlakuan PSBB," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim seperti dikutip dari detikcom, Selasa (14/4/2020).

"Hal itu dimaksudkan agar efektivitas Pembatasan Sosial Skala Besar tercapai dan upaya menurunkan risiko penyebaran Covid-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif," lanjutnya.

Jika KRL tetap beroperasi selama PSBB, tutur Dedie, tujuan diberlakukan PSBB bakal sulit tercapai. Sebab, dia menjelaskan, social distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 akan susah terwujud di dalam KRL.

Selain itu, Dedie meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat secara tegas menyetop sementara aktivitas perkantoran selain sektor-sektor yang dikecualikan.

"Kalau saja ini dilakukan langkah-langkah tegas tentu mobilitas warga dari Bogor, Depok dan Bekasi yang kerja di Jakarta bisa ditekan," katanya. (CNBC)