INDUSTRY.co.id - Jakarta- Masih terjadi tingginya disparitas dunia usaha yang berdampak langsung dunia usaha, sangat dirasakan oleh pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi). Kendala lain yang dihadapi seperti terjadinya ketimpangan pembangunan antara wilayah.

Sejumlah kendala dalam menjalankan usaha, agak  didiskusikan dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta Senin (27/3/2017).  Rakernas kali ini mengangkat tema: Economic Revolution: Berkeadilan dan berkelanjutan. 

“Situasi politik dan ekonomi yang terjadi belakangan ini sangat berdampak pada dunia usaha, itu sangat kita rasakan. Dari Rakernas ini kami akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha.  Juga persoalan disparitas pelaku dunia usaha, masalah kedaulatan energy, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antara wilayah, deindustrilaisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah,” ujar Ketua Umum DPP Hipmi Bahlil Lahadalia, Kamis (23/3/2017).

Dalam kesempatan itu juga Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait disaritas dunia udaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat Undang-Undang  (UU) No 5 thn 1999. Sebab itu Hipmi tidak mendukung uji materi(Judicial Review) atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

 “Penguatan KPPU diperlukan guna mencegak disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas anatara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) , hingga usaha besar di Tanah  sangat besar,”  tegas Bahlil Lahadalia.

Sejumlah Menteri dan kalangan pengusaha sukses akan memberikan arahannya dalam Rakernas ini, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, wakil  Menteri ESDM Archandra Tahar. Rakernas BPP Himpi akan dihadiri 1500 Pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia.

“Hasil diskusi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia industri saat ini, untuk selanjutnya kami akan sampaikan ke Pemerintah sebagai bentuk rekomendasi agar ke depannya dunia usaha menjadi lebih baik, “ lanjut Bahlil Lahadalia penuh harap.