INDUSTRY.co.id, Jakarta – Anggota DPR banyak menemukan tunggakan utang yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  ke pengusaha-pengusaha kecil di daerah. Hal tersebut membuat para anggota Komisi VI DPR RI, pada Senin (17/2/2020), menyentil sejumlah direksi perusahaan BUMN bidang karya.

Salah satunya diungkapkan oleh politisi Golkar dari Dapil Sumatera Utara 2, Lamhot Sinaga. Ia menyebut ada salah satu BUMN karya yang belum membayar utang kepada vendor lokal ketika mengerjakan projek pembangunan di jalan lingkar Samosir, Sumatera Utara.

Menurutnya, BUMN kita itu banyak berutang kepada pengusaha-pengusaha kecil. Contohnya ini Pembangunan Perumahan. Waktu membangun ring road di Samosir itu, nilainya sangat besar. Padahal itu dibiayai negara, APBN.

“Kok bisa sih ke perusahaan-perusahaan kecil, lokal punya hutang sampai satu tahun bahkan dua tahun lebih tidak dibayar," kata Lamhot saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN bidang karya.

Menurutnyaa, Waktu mengerjakan Ring Road Samosir, ada yang utang Rp 500 juta, ada yang Rp 1 miliar. Bagi mereka itu kesulitan, kasihan pengusaha-pengusaha lokal kecil itu," katanya.

Padahal, pengusaha lokal membutuhkan dana untuk memutar arus kas. Jika proses pembayaran mandeg, Lamhot menyebut dampaknya bisa mengganggu bisnis secara keseluruhan.

"Saya mohon minta pada BUMN karya khususnya hutang ke pengusaha kecil lokal di mana BUMN karya mengerjakan pengerjaan, segera diselesaikan. Kasihan mereka, karena jika nggak melakukan pembayaran kepada mereka sama saja menahan laju ekonomi di daerah tersebut. Adanya projek di daerah itu kan tujuannya untuk menumbuhkembangkan ekonomi di daerah itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta para BUMN konstruksi untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada pengusaha kecil atau vendor di daerah. Ia menilai, pengawasan yang tidak ketat seperti di pusat menjadi celah adanya tindak pelanggaran.

"Vendor-vendor ini perlu kita perhatikan, jika tidak ada kejelasan maka vendor ini juga bisa terganggu bisnisnya," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR lainnya, M Hekal bahkan mengaku menjadi pihak yang terkena korban tunggakan utang BUMN konstruksi.

"Ramai-ramai bicara vendor, utang hingga tahunan. Saya pun termasuk, belum dibayar, jangankan UKM. Pimpinan komisi VI pun ada yang belum diselesaikan," katanya sambil tertawa.

Namun, ia enggan menyebutkan BUMN mana yang dimaksud. Menjawab apa yang disampaikan Komisi VI DPR, salah satu BUMN konstruksi Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyama menyebut akan mencari tahu persoalan yang ada di lapangan.

Ia pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. "Kami tidak akan korbankan mitra-mitra kita yang kecil. Jika ada deviasi dari volume sekian itu pasti ada. Akan kami verifikasi," sebutnya. (CNBC Indonesia)