INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah memberikan prioritas tinggi kepada pembangunan infrastruktur sebagai keputusan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur akan menjadi daya dorong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Bidang Infrastruktur Kadin yang dihelat bersamaan dengan acara Konferensi Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2019 dengan mengangkat tema "Infrastruktur 4.0: Mengukur Kesiapan Pendanaan dan Sumber Daya Manusia di Indonesia" di JIEXPO, Kemayoran Jakarta (6/11/2019).

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif, dimana selama periode 2015-2019, pemerintah telah membangun 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 811,9 km rel kereta api, 136 pelabuhan, 15 unit bandara udara, 65 unit bendungan, serta 12,148 km jaringan serat optik Palapa Ring.

"Tentunya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan merupakan legacy (warisan) yang sangat instrumental bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional, karena infrastruktur akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Rosan.

Pembangunan infrastruktur massif yang dilakukan pemerintah itu telah membuat indeks daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dan 66,8 poin pada tahun 2018 menjadi 67,7 poin pada tahun 2019, atau meningkat sebesar 0,9 poin. Pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan raya juga telah memperbaiki indeks daya saing Indonesia dalam kaitan konektivitas dan kualitas jalan yang cukup signifikan.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan dana atau investasi yang sangat besarPemerintah Jokowi telah menaikkan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 4,9% menjadi Rp 419,2 trillun, yang merupakan anggaran terbesar di era pemerintahannya.

“Memang besar anggaran yang disediakan pemerintah, namun Itu belum cukup sehingga perlu melibatkan swasta dengan mengembangkan skema kerjasama aliansi strategis antara pemerintah dan swasta," ungkap Rosan.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruisi dan Infrastruktur Erwin Aksa, optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor. Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).

“Program pembangunan infrastruktur pemerintah dalam lima tahun kedepan merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagl Industri jasa konstruksi untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kami melihat bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan angin segar yang membuka peluang baru bagi industri jasa konstruksi swasta nasional dan daerah," ungkap Erwin.

Menurutnya untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah perlu memperkuat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pasalnya, dana dari APBN hanya Rp 89,4 triliun atau 19,2% dari total anggaran. Sehingga dari total anggaran pemindahan IKN sebesar Rp 466 triliun, sekitar 54.4% yaitu Rp 253,4 triliun diharapkan menggunakan skema KPBU.

"Kondisi ini mendorong swasta untuk lebih kreatif, Inovatif dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor konstruksi dan infrastruktuf," lanjut Erwin.

Erwin menambahkan, bersamaan dengan peluang yang terbuka itu, industri jasa konstruksi harus terus meningkatkan profesionalismenya dengan terus meningkatkan kapasitas, ketrampilan dan kualitas SDMnya, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya tidak hanya di pasar nasional tetapi juga di pasar internasional, yang akhir-akhir ini semakin terbuka baik di negara-negara ASEAN maupun di negara-negara berkembang lainnya.