INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta harus dapat memberikan nilai tambah strategis bagi negara, bangsa, dan masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta harus mencakup beberapa aspek, antara lain Pertama, aspek dari segi pemerataan ekonomi. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta harus memperhatikan orientasi jangka panjang yang berlandaskan pada pemerataan dalam konteks keseluruhan wilayah Indonesia. 

"Dengan demikian sebaiknya pemindahannya ke Luar Jawa dan dari posisi geografis dan tingkat kepadatan jumlah penduduknya, serta penempatan di Pulau Kalimantan perlu dipertimbangkan untuk dipilih," kata Sanny kepada Industry.co.id di Jakarta, Rabu (1/5).

Ditambahkan Sanny, pemindahan Ibu Kota di Luar Jawa secara otomatis akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru. "Nantinya sebagai Ibu Kota baru secara otomatis akan menumbuhkan pusat ekonomi baru," terangnya.

Tak hanya menjadi pusat ekonomi baru, tambah Sanny, pemindahan Ibu Kota juga akan meningkatkan petumbuhan industri-industri manufaktur dan pengembangan kawasan industri berikut infrastruktur dan utilitas industri, area komersial, serta perumahan.

"Apabila dilihat dari sisi kemaritiman, pemindahan Ibu Kota akan menumbuhkan pusat-pusat pelabuhan dan logistik baru yang sejalan pula dengan konsep pengangkutan barang melalui 'tol laut' yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya yang sudah berjalan sekitar 4,5 tahun," papar Sanny yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi.

Selanjutnya, Kedua, aspek Sosial, Politik, dan Budaya. Menurut Sanny, pemindahan Ibu Kota juga dapat menggeser pola pikir yang selama ini hanya berorientasi pada Jawa-Sentris akan menjadi Indonesia-Sentris, serta menjaga keutuhan Negara Republik Kesatuan Indonesia (NKRI), dan memperluas wawasan kebangsaan terhadap keberagaman etnis dan budaya Indonesia. 

"Pemindahan Ibu Kota berarti akan memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga akan mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis jika terjadi ketegangan atau kegaduhan dan aksi demonstrasi di pusat pemerintahan," tutup Sanny.

Seperti diketahui, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo teklah memutuskan untuk memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Luar Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan. Adapun tiga kota alternatif pilihan Presiden adalah Palangkaraya, Tanah Bumbu, Panajam.