INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengembangan kawasan industri mampu mengerek kontribusi industri manufaktur ke produk domestik bruto (PDB). Namun, pemerintah perlu mengatasi dua tantangan utama pengusaha ketika mengembangkan kawasan industri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menjelaskan, di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pengembangan kawasan industri menghadapi dua tantangan masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu pertanahan dengan penduduk dan izin lingkungan. 

"Kedua masalah ini terus membayangi, dan masih belum bisa terselesaikan," kata Sanny Iskandar di Jakarta (15/20).

Ditambahkan Sanny, kedua masalah tersebut dapat terselesaikan dengan bantuan pemerintah, karena pengusaha dan pengembang kawasan industri tidak bisa bekerja sendiri. 

"Saat ini, beberapa penduduk belum bisa menyerahkan lahannya ke pengembang kawasan industri, karena alasan warisan dan alasan lain. Sementara itu, izin lingkungan juga menjadi masalah, karena ada daerah yang mengutamakan limbah bersih. Oleh karena itu, kami butuh bantuan dari pemerintah, karena membangun KI tidak mudah," jelas Sanny.

Sanny berharap pemerintah bisa memperbanyak kawasan industri, karena menguntungkan. Menurutnya, kawasan industri di Indonesia sudah lebih berdaya saing jika dibandingkan dengan negara lainnya.

"Kawasan industri Indonesia bisa menjadi nomor satu di Asean, jika kedua permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan," tegas Sanny.

Ia menilai, selama pemerintahan Jokowi-JK, kawasan industri dikembangkan dalam beberapa konsep, yaitu integrated industrial city atau sebuah kawasan industri terpadu yang terhubung dengan infrastruktur dan utilitas industri seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan pemukiman serta konsep eco industrial park atau yang dikenal dengan kawasan industri hijau berbasis ramah lingkungan dan energi terbarukan.

Dalam hal kemudahan perizinan, dia menuturkan, pemerintah sudah meluncurkan online single submission yang bisa membantu percepatan proses perizinan. Sampai saat ini, realisasi pembangunan kawasan industri masih fokus di Jawa. Jumlah kawasan industri yang tercatat di HKI mencapai 87 dengan total area 86 ribu hektare (ha).

"Yang sudah beroperasi di Jawa mencapai 44 kawasan industri dan di luar Jawa 18. HKI bersama pemerintah terus mendorong pemerataan KI di luar Jawa, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam," ujar dia.

Dia menilai, upaya pemerataan penyebaraan dan percepatan pembangunan industri ke daerah telah dibuat dengan kebijakan percepatan realisasi pembangunan, antara lain Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan kawasan industri di luar Jawa menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena banyak pertimbangan yang harus dilihat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bemitra dengan investor untuk membangun kawasan industri di daerah. Jika tidak, daerah tersebut tidak akan bisa menjadi KI. Selain itu, KI akan maju jika didukung tenaga kerja yang terampil dan lingkungan sekitar yang kondusif.