INDUSTRY.co.id - Makassar - Pada acara Press Tour dengan tema “Sinergi Pers dan Pemerintah dalam Pembangunan SDM Indonesia” di Makasar, pada 10 - 12 April 2019, Kepala Biro (Karo) Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan, dalam menghadapi kondisi dan tantangan ketenagakerjaan ke depan, Menteri Ketenagakerjaan telah memberikan sejumlah arahan.

Diantaranya adalah tiga komponen utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) kompetitif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga komponen ini adalah Kualitas, Kuantitas dan Lokasi.

"Kualitas. Membangun SDM kompeten adalah menitikberatkan pada pembangunan kualitas  SDM itu sendiri. Kualitas yang dimiliki harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri," kata Soes Hindharno di Makassar, Rabu (10/4/2019).

Kedua adalah Kuantitas. Pembangunan SDM kompeten, lanjutnya, tidak cukup pada kualitas saja, namun juga pada jumlah SDM kompeten yang dilahirkan. "Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM kompeten sebagaimana tersebut di atas," kata Soes.

"Yang ketiga adalah Lokasi, dimana saat ini pemerintah sangat gencar dalam menarik investor, termasuk investor yang ditarik ke daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Oleh karenanya, suatu lokasi/daerah harus bisa memastikan ketersediaan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas," lanjutnya.

Ketiga komponen tersebut, kata Soes, menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan SDM kompeten sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan ekonomi.

Dalam hal peningkatan kompetensi SDM ini, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah melakukan beberapa upaya yang meliputi penguatan mutu dan akses pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Saat ini, ada 301 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimana 19 diantaranya adalah BLK milik kementerian.

"Kemudian Program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) BLK. 3R ini bertujuan untuk menciptakan pelatihan kerja yang fokus dan masif. Program ini telah terimplementasikan pada 5 BLK, yakni BBPLK Bandung untuk kejuruan unggulan manufaktur dan otomotif, BBPLK Serang untuk program unggulan welding (pengelasan) dan listrik, BBPLK Bekasi untuk program unggulan elektronika dan teknologi dan informasi, BBPLK Semarang untuk program unggulan fashion technology dan administrasi bisnis dan manajemen, serta BBPLK Medan untuk program unggulan bangunan dan pariwisata," katanya.

Selanjutnya ada pemagangan berbasis jabatan hasil kerja sama Kemenaker dengan Kadin Indonesia. "Pemagangan ini memiliki kurikulum dan silabus yang mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus atau standar Internasional," ungkapnya.

Dalam rangka menjalankan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 ini sebagai tahun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pada tahun 2019 ini Kemenaker juga akan membangun 1.000 BLK Komunitas yang perjanjian kerjasamanya sudah ditandatangani pada Bulan Februari dan Maret.

"Adapun anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas sebesar Rp 1 triliun. Sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerjasama mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar," katanya.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan sebanyak satu paket, operasional kelembagaan, program pelatihan BLK komunitas sebanyak dua paket, dan program pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK Komunitas.